Tentang Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra, dengan populasi 5,2 juta orang. Aceh mengalami masa pemulihan yang luar biasa pasca periode panjang konflik bersenjata serta gempa bumi dan tsunami tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 160.000 orang.

Kemiskinan di Aceh telah menurun dari 20% pada 2010 menjadi 16% pada 2018, tetapi masih di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Pemerintah Provinsi Aceh mengelola dana (per kapita) jauh lebih besar daripada rata-rata nasional dan ini telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, tetapi kesenjangan - terutama di daerah-daerah terpencil – masih menjadi tantangan.


KOMPAK di Aceh

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan tiga kabupaten: Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Aceh dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Aceh antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.

  • Melakukan evaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) antara 2008-2017 dan mendukung pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti butir-butir rekomendasinya.

  • Mendukung pemerintah provinsi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran Dana Otsus untuk periode 2020-2027, termasuk mengujicoba sistem perencanaan dan penganggaran elektronik untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dengan lebih baik.

  • Mendukung Akademi Paradigta dalam melatih dan membimbing perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Permusyawaratan Desa dan kegiatan kelompok perempuan.

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK ACEH
Artikel
Aplikasi Bidan Sehati: Pemantauan Dini Untuk Mencegah Kematian Ibu dan Bayi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah bersama KOMPAK melaksanakan diskusi kelompok terarah bagi bidan koordinator dan bidan operator dari 13 Puskesmas pada 6 Agustus 2019. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendengar masukan dan umpan balik dari bidan yang telah menggunakan aplikasi Bidan Sehati sehingga dapat disempurnakan pada versi berikutnya.

Artikel
Pemerintah Aceh Luncurkan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting Terintegrasi

Setelah melalui rangkaian uji coba dan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan aplikasi e-planning dan e-budgeting terintegrasi untuk perencanaan dan pengganggaran daerah.

Artikel
KOMPAK Dorong Kemajuan di 2018

Tahun ini, di seluruh lokasi KOMPAK dan mitra, tim kami merayakan dan menunjukkan komitmen untuk Hari Perempuan Internasional dengan berbagai cara. Seluruh tim mengambil foto dengan memegang slogan komitmen mereka di semua lokasi KOMPAK, melakukan diskusi terpadu tentang kesetaraan gender di kegiatan-kegiatan yang ada dan di Jakarta tim kami mengadakan bazaar untuk menjual kerajinan tangan dan produk yang dibuat oleh para wanita luar biasa dari komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Praktik Baik
Petugas Registrasi Gampong - Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat di Aceh

Inovasi pelayanan jemput bola untuk mengedukasi dan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi kelompok masyarakat rentan.

Praktik Baik
Universitas Membangun Desa (UMD) - Membangunkan Aset yang Terabaikan melalui Kolaborasi Inovatif

Inovasi penemuan potensi ekonomi yang berkelanjutan dilakukan melalui kolaborasi program KKN untuk mengaktifkan kembali aset desa yang terabaikan.

Cerita Perubahan
Memotong Birokrasi, Meningkatkan Kualitas Layanan

Saukani, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah, masih ingat betul kerepotan yang terjadi saat memeriksa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. “Kami harus mengecek dokumen dari 232 desa. Imbasnya, dana desa baru bisa dicairkan di bulan September, dari yang seharusnya antara bulan Maret dan Juli.”

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Masyarakat sebagai Pusat Pelaksanaan UU Desa

Catatan Kebijakan ini mengacu pada kajian longitudinal (Sentinel Villages) yang menganalisis pola partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan UU Desa antara tahun 2015 dan 2018. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa, sejak awal pelaksanaan UU Desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa (musdes), walaupun relatif stabil, masih cenderung rendah pada sekitar 16%. Pola partisipasi juga tidak luas dan inklusif, di mana sebagian besar partisipan dari kalangan elit (laki-laki, berkecukupan dan aktif secara sosial), dan partisipanperempuan atau kelompok rentan lainnya masih terbatas. Sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian dan berbagi informasi secara lebih luas. Namun demikian, secara umum tingkat kesadaran masyarakat desa masih rendah terkait program, anggaran, dan rencana desa. Saat ini sistem akuntabilitas dan pelaporan ke atas (supra desa) telah diperkuat. Namun ini belum diimbangi dengan kemajuan serupa dalam hal akuntabilitas ke bawah (sosial) kepada masyarakat. Penguatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (sosial), mengharuskan tiap pelaku memainkan perannya dengan efektif, khususnya melalui pemanfaatan seutuhnya potensi dan peran masyarakat desa, kader, dan BPD.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Dukungan Efektif Pemerintah Daerah bagi Desa

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa sebagian besar ditentukan oleh UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014), yang menjadi dasar hukum bagi peraturan-peraturan pemerintah daerah menyangkut organisasi dan tupoksi SKPD pemerintah tingkat kabupaten yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Baik UU Desa (UU 6/2014) maupun UU Pemerintah Daerah (UU 23/2014) disahkan pada tahun yang sama, masing-masing memberikan wewenang bagi pemerintah desa dan otoritas pemerintah daerah, tapi memberikan arahan yang berbeda tentang peran pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. UU 23 dan turunannya juga mengamanatkan fungsi penting bagi dinas pemerintah kabupaten untuk mengatur desa (terutama Dinas PMD dan Kecamatan), yang menjelaskan perbedaan peran pemerintah kabupaten dan desa dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Upaya saat ini untuk menyelaraskan UU 23 dan UU 6 melalui revisi PP urusan pemerintahan konkuren diharapkan mengatasi kesenjangan dan pertentangan dalam kedua UU tersebut. Sementara itu, beberapa pemerintah kabupaten telah memprakarsai berbagai peraturan dan memposisikan pemerintah daerah sebagai fasilitator penting untuk pembangunan desa.

Publikasi > Catatan Kebijakan
UU Desa: Mewujudkan Infrastruktur Perdesaan yang Berkualitas dengan Dana Desa

Belanja desa untuk infrastruktur meningkat sepuluh kali lipat antara tahun 2012 sampai 2016; namun, kualitas infrastruktur dinilai menurun. Sebagian besar Dana Desa dibelanjakan untuk infrastruktur. Pada tahun 2018, tidak sampai setengah dari proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan Dana Desa sebanyak 46% memenuhi spesifikasi teknis (struktur dibangun sesuai standar konstruksi). Hal ini menunjukkan penurunan terutama jika dibandingkan dengan hasil audit terhadap proyek infrastruktur PNPM sebesar 82% di tahun 2012. Di samping itu, terdapat penurunan penilaian sebesar 80% untuk proyek yang dinilai memenuhi spesifikasi untuk operasional dan pemeliharaan (OP) selama periode yang sama. Kuantitas dan kualitas bantuan teknis ke desa-desa kurang memadai untuk memenuhi permintaan dari desa-desa. Di lain sisi, Pemerintah daerah yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur di bawah UU Desa dan PP47/2015 masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi peran ini.