Tentang Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra, dengan populasi 5,2 juta orang. Aceh mengalami masa pemulihan yang luar biasa pasca periode panjang konflik bersenjata serta gempa bumi dan tsunami tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 160.000 orang.

Kemiskinan di Aceh telah menurun dari 20% pada 2010 menjadi 16% pada 2018, tetapi masih di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Pemerintah Provinsi Aceh mengelola dana (per kapita) jauh lebih besar daripada rata-rata nasional dan ini telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, tetapi kesenjangan - terutama di daerah-daerah terpencil – masih menjadi tantangan.


KOMPAK di Aceh

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan tiga kabupaten: Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Aceh dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Aceh antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.

  • Melakukan evaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) antara 2008-2017 dan mendukung pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti butir-butir rekomendasinya.

  • Mendukung pemerintah provinsi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran Dana Otsus untuk periode 2020-2027, termasuk mengujicoba sistem perencanaan dan penganggaran elektronik untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dengan lebih baik.

  • Mendukung Akademi Paradigta dalam melatih dan membimbing perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Permusyawaratan Desa dan kegiatan kelompok perempuan.

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK ACEH
Artikel
Pemerintah Aceh Luncurkan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting Terintegrasi

Setelah melalui rangkaian uji coba dan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan aplikasi e-planning dan e-budgeting terintegrasi untuk perencanaan dan pengganggaran daerah.

Artikel
KOMPAK Dorong Kemajuan di 2018

Tahun ini, di seluruh lokasi KOMPAK dan mitra, tim kami merayakan dan menunjukkan komitmen untuk Hari Perempuan Internasional dengan berbagai cara. Seluruh tim mengambil foto dengan memegang slogan komitmen mereka di semua lokasi KOMPAK, melakukan diskusi terpadu tentang kesetaraan gender di kegiatan-kegiatan yang ada dan di Jakarta tim kami mengadakan bazaar untuk menjual kerajinan tangan dan produk yang dibuat oleh para wanita luar biasa dari komunitas PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Artikel
Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.

Praktik Baik
Petugas Registrasi Gampong - Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat di Aceh

Inovasi pelayanan jemput bola untuk mengedukasi dan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi kelompok masyarakat rentan.

Praktik Baik
Universitas Membangun Desa (UMD) - Membangunkan Aset yang Terabaikan melalui Kolaborasi Inovatif

Inovasi penemuan potensi ekonomi yang berkelanjutan dilakukan melalui kolaborasi program KKN untuk mengaktifkan kembali aset desa yang terabaikan.

Cerita Perubahan
Memotong Birokrasi, Meningkatkan Kualitas Layanan

Saukani, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah, masih ingat betul kerepotan yang terjadi saat memeriksa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. “Kami harus mengecek dokumen dari 232 desa. Imbasnya, dana desa baru bisa dicairkan di bulan September, dari yang seharusnya antara bulan Maret dan Juli.”

Publikasi > Laporan Kegiatan
Laporan Kemajuan Enam Bulan KOMPAK Januari-Juni 2019

KOMPAK memasuki fase kedua sejak Januari 2019. Dalam fase ini, KOMPAK melanjutkan pencapaian dan model-model baik yang diujicobakan sejak 2015. Laporan ini menguraikan kemajuan KOMPAK dari Januari hingga Juni 2019, serta menyoroti tantangan-tantangan utama dan fokus kegiatan terkait implementasi dan serah terima kegiatan hingga 2022.

Publikasi > Dokumen Strategis dan Perencanaan
Metodologi dan Cara Kerja Program KOMPAK 2018 - 2022

Pemaparan lingkup kerja KOMPAK sebagai fasilitator, pelaksana dan perantara program.

Publikasi > Laporan Kegiatan
Laporan Kemajuan Juli – Desember 2018

Laporan ini mencakup periode transisi selama enam bulan dari Juli sampai Desember 2018