TIGA RIBU LEBIH PASUTRI DI ACEH BARAT TAK MILIK BUKU NIKAH

Publish By ajnn.net | Nov 10, 2017

Berita

Tiga ribu lebih pasangan suami-istri di Kabupaten Aceh Barat belum memiliki buku nikah. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakanmenag) Kabupaten Aceh Barat Teuku Tarmidi saat melakukan pertemuan dengan komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Menurutnya DPRK perlu mendukung pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Syariat Islam (DSI) untuk mengalokasikan anggaran kegiatan isbath nikah bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah.

"Jika DSI Aceh Barat mengalokasikan anggaran kegiatan isbath nikah untuk seribu orang tahun ini, maka kami akan mengusulkan buku nikahnya dipusat seribu juga untuk pasangan yang ikut isbath ini," kata Kakanmenag Aceh Barat itu, dalam kegiatan hearing dengan DPRK, pada Jumat, (10/11) yang diinisiasi oleh Pusat Kajian Pendidikan Dan Masyakarat (PKPM) Aceh lewat program Pencatatan Sipil Dan Statistik Hayati (PS2H) yang merupakan bagian dari program Kolaborasi Masyarakat Dan Partisipasi Untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Sementara itu, Program Manager PKPM Aceh M Ridha mengatakan melalui program PS2H ini lembaga tersebut mencoba membantu pemerintah melakukan tertib administrasi kependudukan, sehingga masyarakat di kabupaten tersebut tercatat secara administrasi dan diakui pernikahannya secara negara.

Banyaknya pasangan nikah di Aceh khususnya Aceh Barat tidak memiliki buku nikah disebabkan beberapa faktor seperti konflik dan Tsunami.

"Saat konflik kan banyak KUA di Aceh yang tidak buka, apalagi daerah pelosok, karena takut saat itu. Dan ada juga pasangan yang buku nikahnya hilang dibawa Tsunami, ini yang juga faktor penyebab banyak pasangan yang belum miliki buku nikah," ungkap Ridha.

Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi pemerintah kabupaten setempat serta dukungan dari DPRK untuk mengalokasikan anggaran terkait kegiatan isbath nikah, sehingga administrasi kependudukan di Aceh Barat menjadi tertib.

Ia juga mengusulkan dalam anggaran 2018 ini, selain lewat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) juga dapat diusulkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sehingga percepatan kepemilikan akta nikah itu cepat tercapai.

Sedangkan Distric Coordinator (DC) KOMPAK Aceh Barat, Abdul Harris, mengatakan apa yang dilakukan melalui program KOMPAK ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerinta Australia khususnya dalam pelayanan publik.

"Jadi disini lewat program KOMPAK kita coba mendampingi Pemerintah Indonesia dalam perbaikan layanan publik, salah satunya adalah mengejar capaian kepemilikan akta nikah. Disini kita tidak ada program insfrastrukturnya," ungkap Haris.

Menyahuti persoalan itu, Ketua Komisi D Banta Lidan mendukung apa yang dilakukan oleh PKPM dan KOMPAK. Ia juga berjanji akan memperjuangkan anggaran tersebut saat pembahasan RAPBK nantinya.

Dirinya meminta kepada DSI untuk segera memasukkan kebutuhan anggaran dalam RKA, sehingga saat pembahasan anggaran nantinya hal itu bisa dibahas.

"Kami juga akan minta lewat dana desa dianggarkan sesuai kemampuan desa. Misalnya satu desa menganggarkan untuk lima atau sepuluh pasangan, maka akan lebih mudah kami mengejar target ini," kata Banta Lidang.

Dirinya mengatakan hasil pertemuan yang disampaikan berbagai elemen tersebut akan dijadikan rekomendasi untuk mendorong disetujuinya anggaran tersebut oleh seluruh anggota DPRK saat pembahasan dilakukan.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Kamenag Aceh Barat Teuku Tarmidi, Kepala Bidang Catatan Sipil Saijal, lima kepala desa dari Kecamatan Arongan Lambalek yakni Desa Kubu, Simpang Peut, Cot Jurumudi, Peulanteu, dan Seuneubok Teungoh, salah satu pegawai dari Mahkamah Syariah, Sekretaris DSI Aceh Barat Alfian, DF Kompak Aceh Barat Edi Syah Putra, DC Kompak Aceh Barat Abdul Harris, KJW PPMN Aceh Barat Darmansyah, dan Fasilitator PKPM Aceh Barat Teuku Saiful Ambia.