RIBUAN PASUTRI ACEH TAK PUNYA BUKU NIKAH

Publish By Republika | Nov 13, 2017

Berita

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mencatat lebih dari 3.000 keluarga pasangan suami istri di daerah itu belum memiliki buku nikah versi pemerintah.

Kepala Kankemenag Aceh Barat Teuku Tarmidhi dalam pertemuannya dengan DPRK Aceh Barat mengatakan, perlu dukungan semua pihak untuk pencapaian optimal pembuatan tertib administrasi kependudukan itu.

"Lebih 3.000 pasangan. Karena itu, Pemkab Aceh Barat dapat mengalokasikan anggaran kegiatan isbath nikah, misalkan, untuk 1.000 orang tahun ini, maka akan kita usulkan buku nikahnya ke pemerintah pusat," ujar dia akhir pekan lalu.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh lewat program Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H), bagian dari program Kolaborasi Masyarakat dan Partisipasi untuk Kesejahteraan (Kompak) Indonesia. Manajer program PKPM Aceh, M Ridha, menyampaikan, pihaknya coba membantu pemerintah melakukan tertib administrasi kependudukan sehingga masyarakat di daerah itu tercatat secara administrasi dan diakui pernikahannya secara negara.

Berdasarkan hasil kajian PKPM Aceh, warga tanpa buku nikah adalah pasangan yang kawin saat konflik bersenjata di Aceh. Penyebabnya, banyak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak buka saat itu. Alasan lainnya, ada data yang hilang saat tsunami menerpa Aceh pada 2004.

Selain lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2018, pendanaan juga dapat diusulkan dalam alokasi dana desa atau APBDes. Karena itu, kegiatan tersebut dapat terlaksana dan lebih cepat tercapai sesuai target.

Sementara itu, Ketua Komisi-D DPRK Aceh Barat, Bantalidan, menjelaskan, program buku nikah penting direalisasikan karena menyangkut kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dia pun mengatakan, Dinas Syariat Islam setempat mengusulkan adanya anggaran buku nikah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dana desa juga bisa digunakan sesuai kesanggupan.

"Bisa disesuaikan per gampong berapa orang, dengan demikian secara perlahan bisa terakomodir semuanya secara keberlan-jutan," tuturnya.

Bantalidan mengatakan, hasil pertemuan itu akan dijadkan rekomendasi untuk mendorong persetujuan anggaran dari para wakil rakyat saat pembahasan anggaran. Tujuannya, demi tertibnya administrasi kependudukan masyarakat di daerah itu

RIBUAN PASUTRI ACEH TAK PUNYA BUKU NIKAH
  • Nov 13, 2017
  • File Size 605.68 KB