Kumpulan Hasil

Cerita Perubahan

Penghargaan Inovasi Percepatan Layanan: Lima Kecamatan Finalis Berkompetisi Untuk Kemajuan Layanan Administrasi Kependudukan

Lima kecamatan di Kabupaten Pekalonganlolos ke babak final Kompetisi Inovasi Percepatan Layanan Kependudukan pada bulan November 2016, yakni KecamatanTalun, Tirto, Kedungwuni, Karangdadap, dan Petungkriyono. Diprakarsai KOMPAK dan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, kompetisi ini bertujuan mendorong aparat pemerintah di tingkat kecamatan untuk menyelenggarakan layanan identitas hukum dengan mudah dancepat, terutama dalam memperoleh KTP, kartu keluarga, akte kelahiran serta akte kematian.

M. Arifin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, pada hari Senin, 20 November 2016 mengatakan, “Tanpa adanya identitas hukum, masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan dasar. Misalnya Kecamatan Petungkriyono yang dikenal sebagai daerah yang ekonominya miskin juga terpencil dan sulit untuk diakses, sekarang dapat memaksimalkan dukungan dalammelayani warganya. Intervensi KOMPAK ini mendorong petugas administrasi kecamatan untuk melayani warga mereka dengan lebih baik,” tambah Arifin.

Terpilih lima finalis dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan melalui seleksi yang ketat. Pada putaran final Kompetisi Inovasi Percepatan Layanan Kependudukan, kecamatan finalis diwakili oleh masing-masing camatnya sebagai juru bicara. Penjurian dilakukan oleh perwakilan dari KOMPAK dan peneliti dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI).

Dan Pemenangnya Adalah ...

Kecamatan Talun berhasil memenangkan penghargaan atas program inovatif mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan. Camat Talun, Ajid Suryo Pratondo, membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Masyarakat (Satgas PPM) yang berfokus untuk mewujudkan pelayanan identitas hukum yang lebih baik. Ia bahkan menyediakan payung hukum bagi program tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Camat. 

“Satgas PPM ini dibentuk untuk membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dengan cepat, mudah dan murah. Kenapa murah? Karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang terletak di Kajen. Sebagai contoh, kecamatan terluar kami ada yang letaknya 33 kilometer dari Kajen, ibukota Kabupaten Pekalongan,” kata Ajid. Ia menambahkan bahwa anggota Satgas PPM akan membawakan dokumen kependudukan warga yang sedang diproses ke Dinas Dukcapil di Kajen dan setelah selesai akan diantar kembali untuk diserahkan kepada warga yang mengurus.

“Petugas kamilah yang aktif. Jika masyarakat sendiri yang melakukannya, satu hari tidak akan cukup buat mereka untuk mengurusnya. Proses ini akan memakan biaya antara Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Kalau diurus melalui Satgas PPM mereka tidak akan perlu membayar apa-apa,” kata Ajid. 

Inovasi Petungkriyono Mendapat Peringkat Kedua

Camat Petungkriyono, Agus Purwanto, meluncurkan Ojek Kependudukan, atau Jek-Duk, pada tanggal 24 Oktober 2016. Jek-Duk ini melibatkan 25 petugas yang siap melayani masyarakat untuk memperoleh dokumen hukum.

“Mereka terdiri dari 16 PNS Pemerintah Kecamatan Petungkriyono dan sisanya adalah sekretaris desa. Petugas kami siap membantu masyarakat yang ingin memperoleh kartu keluarga, surat pindah, akta kelahiran, dan akta kematian. Petugas Jek-Duk akan mengambil formulir dari masyarakat dan mengatarkannya ke kabupaten untuk kemudian diproses lebih lanjut di Dukcapil. Setelah selesai, dokumen akan diserahkan kepada warga yang mengajukannya. Proses tersebut lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah, mengingat daerah kami berada di wilayah pegunungan dan jalannya curam-curam. Akan perlu waktu lama dan biaya yang cukup besar untuk pergi ke kantor kabupaten,” ujarnya.

Dua di antara petugas Jek-Duk adalah perempuan yang selalu memakai jaket jingga saat melaksanakan tugas mereka. Dengan sepeda motor mereka mendatangi rumah-rumah penduduk di lereng dan lembah pegunungan. Sebagai tindak lanjut, KOMPAK akan mengintegrasikan inovasi ini dalam rekomendasi kebijakan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.