Implementasi

Proyek & Aktifitas

PROYEK 8

Proyek ini memaksimalkan program-program Pemerintah Indonesia yang telah ada di bidang pembukaan lapangan pekerjaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui penguatan akses pasar dan keuangan. Proyek ini juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok dengan disabilitas, termasuk melalui pendidikan finansial dan penguatan aksesibilitas.

Capaian  menengah:

Lingkungan yang kondusif dan semakin mendukung terciptanya peluang kerja di luar sektor pertanian

Partner:

Bappenas, Kementerian Desa, Kementerian Kooperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, OJK, Organisasi Masyarakat Madani

Kontribusi terhadap strategi atau kebijakan Pemerintah Indonesia

·         RPJMN 2015-2019

·         Peraturan Presiden No. 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

·         Peraturan Menteri Kooperasi dan UKM No.7/2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kooperasi dan UMKM

Cakupan Geografis:

Nasional, Jawa Timur, NTB, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan (desa dan kabupaten terpilih akan dikonfirmasi lebih lanjut)

Aktivitas Utama:

·         Keuangan Inklusif untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan

·         Penguatan Kapasitas UMKM dan kelompok penghidupan

Hasil Utama:

·         Masukan terhadap kebijakan untuk memperkuat impementasi SNKI utamanya di bidang pendidikan keuangan dan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat pedesaan, perempuan dan kelompok dengan disabilitas.

·         Modul pendidikan keuangan yang tersedia untuk umum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan

·         Desain dan kegiatan percontohan yang meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat pedesaan dan kelompok dengan disabilitas.

·         Munculnya faktor-faktor utama yang mendorong penguatan mata pencaharian masyarakat dan UMKM

·         Desain dan percontohan kegiatan yang memperkuat akses pasar bagi mata pencaharian masyarakat dan UMKM

·         Mekanisme pembelajaran peer-to-peer bagi pengembangan usaha desa

 

RELATED ARTICLES

DANA DESA DIMINTA TIDAK KAKU DI EMPAT PILAR

Kemendes PDTT terus menyuarakan empat prioritas dalam pembangunan desa, demi mewujudkan nawacita ketiga yaitu membangun…

Pelatihan Tim Pokja Akreditasi Puskesmas Simpang Mamplam, Anggota Banggar DPRK ini Beri Dukungan

KABAR BIREUEN– Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen kembali menggelar pelatihan tim pokja akreditasi UPTD Puskesmas Kecamatan…

Village Development Forum “Representing Village: Democracy, Autonomy and Prosperity” Simposium Internasional dan Lokakarya Pararel

Jakarta, 24 & 25 Agustus 2017 – Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik masih menghadapi persoalan kemiskinan…