Implementasi

Proyek & Aktifitas

PROYEK 6

Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia yang terus membangun dan memperbaiki kerangka peraturan dan dasar bagi pelaksanaan UU Desa. Proyek ini berfokus pada penguatan lembaga desa dengan fokus khusus pada dewan desa (Badan Perwakilan Masyarakat, atau BPD). Fokus ini terkait peran penting dari BPD dalam memfasilitasi proses dewan desa (Musyawarah Desa) yang menentukan prioritas pembangunan desa, dan peran pengawasan BPD termasuk pada penggunaan dana. Proyek ini akan dilaksanakan untuk mendukung Direktorat Pembangunan Desa dalam meningkatkan kesadaran anggota BPD tentang peran mereka dan mempromosikan kesetaraan gender yang lebih besar di forum pengambilan keputusan dan pada lembaga-lembaga perwakilan. Proyek ini juga berkolaborasi dengan Mitra Strategis KOMPAK dari masyarakat madani untuk bekerja secara politis dan strategis dalam memperkuat peran BPD pada advokasi dan transparansi anggaran.

Capaian menengah:

Lembaga desa dan pihak lain (misalnya sektor swasta, organisasi masyarakat madani) secara efektif terlibat dengan pemerintah desa dan unit layanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan

Partner:

Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah Desa, SEKNAS Fitra

Berkontribusi terhadap Strategi atau Kebijakan Pemerintah Indonesia

RPJMN II Strategi 5: Pengembangan kapasitas and fasilitasi aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa

UU No 6/2014 tentang Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Cakupan geografis:

Nasional, Aceh, Jawa Tengah, NTB, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

Kegiatan utama:

  • Dukungan kepada Bina Pemdes dalam pengembangan Pedoman Nasional BPD di bawah regulasi nasional untuk Dewan Desa (Permen BPD)
  • Pengembangan dan uji coba modul pelatihan untuk penguatan peran dan fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Desa
  • Klinik Anggaran (Sekolah Anggaran) untuk anggota BPD dan pemangku kepentingan utama, yang berpotensi termasuk kelompok perempuan (PKK) dan Parlemen daerah (DPRD).
  • Pelaporan keluhan dan penguatan mekanisme lokal

Capaian utama:

  • Analisis kebijakan atas dewan desa yang diberikan kepada Bina Pemdes dan Kementerian Desa
  • Panduan teknis mengenai BPD dalam pengembangan dan sosialisasi peraturan nasional
  • Pengembangan dan uji coba modul pelatihan untuk BPD pada wilayah kerja KOMPAK
  • Perbaikan dan uji coba Tools oleh BPD mengenai perencanaan dan implementasi yang transparan dan akuntabel terkait penggunaan dana desa
  • Tinjauan dan penguatan mekanisme penanganan pengaduan selaras dengan strategi Kemendes pada lokasi sasaran KOMPAK
  • Pelaksanaan Laporan analisa rutin atas isu-isu implementasi kegiatan desa yang dilaporkan oleh perwakilan masyarakat madani untuk Kementerian Desa (PPMD) di propinsi-propinsi wilayah  kerja KOMPAK.

 

RELATED ARTICLES

PELAPORAN KEMATIAN MASIH RENDAH

Kesadaran masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk mengurus Akta Kematian masih sangat rendah. Rendahnya pelaporan kematian ini…

Seknas Fitra Gelar Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa di Bantaeng

Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) akan menggelar pembinaan tata kelola keuangan…

Kunjungan Pejabat Kedutaan Besar Australia untuk Meninjau Kerjasama Perbaikan Layanan Dasar serta Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Papua

Jayapura (8/9) – Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies selaku Minister Counsellor, Governance & Human…