Implementasi

Proyek & Aktifitas

PROYEK 5

Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk terus membangun dan memperbaiki kerangka peraturan dan menjadi dasar bagi pelaksanaan UU Desa. Proyek ini akan mendukung struktur inti dan sistem pemerintahan desa yang memungkinkan terlaksananya pembangunan desa secara inklusif. Proyek ini menghubungkan kebijakan tingkat nasional dan dukungan koordinasi kepada pemerintah dengan penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kecamatan di tingkat lokal. Secara lebih khusus, proyek ini mendukung:

  • Koordinasi lintas kementerian atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU Desa;
  • Pengembangan kualitas peraturan daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip inti dari peraturan nasional dan mendorong penyusunan serta konsultasi yang inklusif dan partisipatif;
  • Penguatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan didorong oleh permintaan pada pemerintah desa dan kecamatan termasuk melalui pengujianalat yang terukur untuk meningkatkan pengawasan dan dukungan desa; dan
  • Peningkatan pengumpulan data desa, pengelolaan dan penggunaan dalam perencanaan pro-kemiskinan dan inklusif, pelaksanaan dan monitoring penggunaan dana desa.

Capaian menengah:

Pemerintah desa yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan yang teridentifikasi di masyarakat, khususnya terhadap kelompok miskin dan rentan.

Partner:

Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, Pemerintah daerah

Berkontribusi terhadap strategi dan kebijakan Pemerintah Indonesia

Prioritas RPJMN 2015-2019: Pengembangan kapasitas dan fasilitasi aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa

UU No 6/2014 tentang Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Cakupan geografis:

Nasional, Aceh, Jawa Tengah, NTB, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat

Kegiatan utama:

  • Dukungan teknis untuk pengembangan peraturan (tingkat nasional dan daerah)
  • Desain enguatan kapasitas untuk Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Desa bagi pemerintah dan pejabat desa
  • Peningkatan sistem Data Informasi  terhadap Perencanaan dan Penganggaran Inklusif Desa

Capaian  utama:

Dukungan Peraturan

  • Analisa kebijakan utama yang tersedia untuk VFM dan pemerintah desa
  • Dukungan penasehat teknis di tingkat nasional dalam penerapan Road Map Undang-Undang Desa, grand design Bina Pemdes untuk penguatan pemerintah desa
  • Dukungan teknis tingkat daerah untuk draf Perbup dan praktek pembelajaran yang baik

Penguatan Kapasitas:

  • Pengembangan, sosialisasi dan pemanfaatan pedoman dan perangkat untuk perencanaan dan penganggaran inklusif dan berbasis bukti (VFM dan pemerintah desa)
  • Pelatihan manajemen keuangan untuk staf Bappeda, staf akuntansi & pelaporan pada DPKAD, BPMD, Camat, dan para pemangku kepentingan lainnya
  • Mekanisme pertukaran inovasi dan pengetahuan yang makin ditingkatkan (Klinik, UMD, bahan e-learning dan game untuk aparat pemerintah desa, termasuk melalui media sosial)
  • Pengembangan, uji coba dan perbaikan aplikasi ponsel Ruang Desa di 3 provinsi yang mendukung fasilitator dalam pendampingan dan penguatan pejabat pemerintah desa dalam pembangunan desa
  • Pengembangan Buku Teknis penyerapan Dana Desa (mengadopsi dari PNPM Generasi)
  • Pemanfaatan Buku Bantu Infrastruktur Desa

Sistem Informasi Desa:

  • Pembuatan dan penguatan SID dan sistem keuangan desa pada wilayah kerja KOMPAK
RELATED ARTICLES

DUBES AUSTRALIA KUNJUNGI PANGKEP MELIHAT SECARA LANGSUNG PARTISIPASI PEREMPUAN DI DAERAH INI

Dalam rangka melihat langsung pembinaan mitra Australia-Indonesia, Kedutaan Australia melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangkep. Dubes…

Masyarakat Aceh Barat Dibekali Pelatihan Anyaman Berbahan Eceng Gondok

MIMBARMEDIA.COM, BANDA ACEH – Limapuluh peserta yang berasal dari kelompok Usaha Produktif (KUP) kecamatan Arongan…

Lokakarya Implementasi UU Desa

Pacitan (21/9) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Jawa Timur mengadakan…