Implementasi

Proyek & Aktifitas

PROYEK 4

Proyek ini mendukung peningkatan layanan garis depan di Papua dan Papua Barat dengan melakukan intervensi langsung ke unit garis depan utama, serta memfasilitasi integrasi vertikal dan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kecamatan) dengan desa dalam hal perencanaan pembangunan dan penganggaran. Proyek ini berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pembangunan desa. Proyek ini akan: melakukan konsultasi secara luas dengan pemerintah provinsi serta kabupaten dalam memastikan desain Landasan Tahap 2 ini sejalan dengan konteks lokal, program prioritas pemerintah daerah, dan kondisi peraturan, yang dilaksanakan pada awal tahun 2016. Melanjutkan praktek efektif yang dikembangkan sejak program Landasan tahap pertama, dengan fokus tambahan pada komponen Identitas Hukum serta Monitoring dan Evaluasi dan jaminan kualitas pelaksanaan program. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesenjangan kapasitas pembangunan dan menargetkan kegiatan pengembangan kapasitas di bidang-bidang yang paling dibutuhkan.

Capaian  menengah:

1.       Peningkatan pengaturan Transfer fiskal dalam layanan dasar

2.       Penguatan sistem, proses dan prosedur Pemerintah Daerah (Pemda) dan unit layanan

3.       Pemerintah daerah dan unit layanan menggunakan bukti dan memahami isu-isu lokal dalam meningkatkan layanan

4.       Pemerintah desa lebih responsif dan akuntabel atas kebutuhan yang teridentifikasi di komunitas mereka, terutama bagi kelompok miskin dan rentan

Partner:

Bappenas, Pemerintah daerah, menerapkan Partners (BAKTI)

Berkontribusi terhadap Strategi atau Kebijakan Pemerintah Indonesia

UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Jangka Menengah Kementerian Kesehatan, Rencana Jangka Menengah Kementerian Pendidikan

Cakupan geografis:

Papua, Papua  Barat

Kegiatan utama:

  • Meningkatkan perencanaan dan penganggaran daerah dengan alokasi yang memadai untuk kesehatan, pendidikan, layanan HIV dan CRVS
  • Memperkuat manajemen dan inovasi pada layanan Kesehatan dan Pendidikan
  • Memperkuat Sistem dan Peran Komunitas dalam pencegahan, perawatan dan dukungan HIV/ AIDS
  • Proses Penganggaran dan Perencanaan serta Unit Layanan yang terpadu dan partisipatif
  • Meningkatkan Peran Kecamatan untuk  layanan Identitas Hukum; Pemantauan Unit Layanan dan desa-desa serta; Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran lintas desa serta unit layanan.

Capaian utama:

  • Anggaran tahunan kabupaten sejalan dengan alokasi anggaran wajib dalam layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan serta dikembangkan sesuai dengan SPM(termasuk Program yang terkait dengan HIV)
  • Unit layanan (fasilitas kesehatan dan sekolah) mempersiapkan perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan SPM dan standar layanan dasar yang sejalan dengan prioritas masyarakat - termasuk prioritas pada MNCH, HIV, TB, Malaria
  • Unit layanan menyampaikan program-program dan layanan sesuai dengan rencana dan anggaran tahunan
  • Peningkatan kapasitas teknis staf unit layanan dalam pencegahan HIV, perawatan, dukungan
  • Manajemen data, analisis dan sistem pelaporan yang diujicobakan pada unit layanan target termasuk data terkait HIV
  • Percontohan Sistem insentif kinerja yang diujicobakan pada unit layanan yang target
  • Uji coba Inovasi dengan pertimbangan isu HIV
  • Percontohan layanan identitas hukum kecamatan dan sistem rujukan
  • Pelatihan dan fungsi pendidikan dan kesehatan
  • Pelatihan dan berfungsinya Kader/ komite kesehatan dan pendidikan termasuk pembangunan kapasitas terkait HIV
  • Percontohan Sistem manajemen informasi kecamatan
  • Percontohan perencanaan terpadu antara desa dan unit layanan di tingkat kecamatan
  • Unit layanan dan desa dipantau oleh kecamatan
  • Pembuatan dan update sistem informasi di desa-desa sasaran
  • Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di tingkat desa mencerminkan prioritas kebutuhan desa
  • Pengembangan Peraturan Desa
  • Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan HIV, perawatan dan dukungan
  • Penerapan rencana dan anggaran desa sesuai dengan rencana dan anggaran yang disetujui
  • Desa memantau pelaksanaan rencana dan anggaran desa
  • Percontohan Sistem insentif kinerja Desa
  • Pelatihan dan berfungsinya kader Desa
  • Kemitraan antara sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam inisiatif pencegahan HIV

 

RELATED ARTICLES

BERIKAN KEBEBASAN DESA UNTUK MELAKUKAN PEMBANGUNAN

Pemerintah seharusnya tidak memasang ketentuan secara spesifik untuk pembangunan sebuah desa. Warga masyarakat desa sebaiknya…

Jejak Australia di Sekolah Papua

Jayapura, CNN Indonesia ?? Pejabat Australia, Fleur Davies, hari ini, Kamis (8/9) berkunjung ke Sentani,Jayapura. Minister counsellor,…

Kunjungan Pejabat Kedutaan Besar Australia untuk Meninjau Kerjasama Perbaikan Layanan Dasar serta Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Papua

Jayapura (8/9) – Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies selaku Minister Counsellor, Governance & Human…