Implementasi

Proyek & Aktifitas

PROYEK 2

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Unit Layanan untuk Layanan Dasar

Proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperkuat struktur, sistem dan proses pemerintahan desentralisasi, system dan proses untuk memungkinkan peningkatan pelaksanaan layanan melalui dukungan terhadap kebijakan nasional dan pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Proyek ini berfokus kepada:

  • Peningkatan kerangka peraturan tambahan yang terkait dengan pelaksanaan Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan UU Desa (UU 6/2014).
  • Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan dasar; hal ini termasuk mendukung agenda nasional untuk menerapkan SPM pada layanan Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan akan mendukung Forum Koordinasi SPM di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memenuhi dua fungsi penting: (1) koordinasi dan operasionalisasi agenda SPM pada kementerian sectoral (misalnya Kemenkes, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemensos); (2) pusat sumber daya teknis pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memonitor perencanaan pembangunan daerah terhadap SPM .
  • Memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan kesesuaian dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk memastikan alokasi dana yang cukup untuk melaksanakan layanan dan aktif memonitor layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  • Meningkatkan kebijakan Manajemen Keuangan Publik di tingkat nasional dan penguatan sistem dan proses Manajemen Keuangan Publik di tingkat kabupaten, kecamatan serta unit layanan garis depan (di bidang perencanaan, penganggaran dan monitoring).
  • Reformasi Birokrasi (RB) pada unit layanan (reformasi melalui birokrasi), yang berfokus pada kinerja sumber daya manusia.

Capaian:

Capaian Menengah

 Pemerintah Daerah (Pemda) 1 dan unit pelayanan (UP) telah memperkuat sistem, proses dan prosedur

Kontribusi terhadap strategi atau kebijakan Pemerintah Indonesia

 Rencana jangka menengah Kemendagri; Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Mitra

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa; Pemerintah Daerah

Cakupan geografis:

Nasional, Aceh, Jawa Tengah, NTB, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat

Kegiatan utama:

 -2a. Penguatan kapasitas dan kelembagaan tentang Pengelolaan Keuangan Publik di tingkat nasional dan subnasional

-2b. Pemodelan dan Dukungan Kebijakan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Isu -isu Pemerintahan

-2c. Memperkuat Kerangka dan kapasitas Kebijakan di tingkat lokal untuk Manajemen Sumber Daya bagi pelaksanaan Layanan Dasar

Hasil utama:

2a :

  • Pengembangan dan peluncuran Desain pengembangan kapasitas PFM
  • Finalisasi dan pengujian Sekurang-kurangnya 3 modul PFM untuk Unit Layanan dan kecamatan
  • Pengembangan dan pengujian Kerangka kerja dan strategi rangkaian pelatihan pada 1 kabupaten per provinsi (7 provinsi)
  • Pengembangan dan pengujian model proses bisnis atas kebijakan transfer fiskal dan PFM pada 1 kabupaten per provinsi (5 provinsi)

 

2b:

  • Pengembangan model sistem manajemen sumber daya manusia dan manajemen berbasis kinerja yang  siap untuk diuji di 1 kabupaten per provinsi (5 provinsi)
  • Penyediaan dan advokasi analisa kebijakan untuk kebijakan nasional dan daerah mengenai sistem manajemen sumber daya manusia kepada pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia

Hasil  utama:

2c :

  • Pemberian saran untuk kebijakan distribusi sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan pada tingkat lokal.
  • Pemberian saran untuk kebijakan peraturan daerah di kecamatan
  • Saran kebijakan untuk peraturan daerah mengenai pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat terkait koordinasi pelayanan
  • Analisa kebijakan/ rekomendasi pada optimalisasi alokasi sumber daya untuk mencapai Target MSS yg ada
  • Pemberian saran mengenai kebijakan, penyediaan modul, kerangka monitoring dan evaluasi kepada pemerintah daerah atas pengembangan dan penyelarasan indikator MSS pada rencana dan anggaran daerah (misalnya RPJMD)
  • Pembentukan mekanisme koordinasi berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal (Forum Strategis untuk Layanan Dasar)
  • Mekanisme koordinasi para pemangku kebijakan untuk sistem manajemen sumber daya manusia yang telah berjalan pada kebijakan lokal kepada pada pemangku kepentingan utama yang ada pada pemerintah Indonesia  (SOP untuk koordinasi lintas sektor di kecamatan)
  • Analisa kebijakan utama dalam merumuskan strategi yang lebih baik dan komprehensif untuk meningkatkan akses ke layanan dasar bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (masukan terhadap penyusunan RPJMN 2020-2024) yang meliputi berbagai aspek seperti kelembagaan, aparatur, analisa fiskal dan regulasi
  • Analisa/ rekomendasi kebijakan pada optimalisasi alokasi sumber daya dalam mencapai target SPM
  • Pembentukan dan berfungsinya mekanisme koordinasi pemangku kepentingan multi sektor pada tingkat nasional (misalnya Forum Strategis untuk Layanan Dasar dan SOP untuk koordinasi lintas sektor di kecamatan)
  • Penyelesaian desain sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Analisa yang pro poor di 1 kabupaten per provinsi (7 provinsi)
  • Pelatihan mengenai perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang pro poor bagi staf Bappeda, TKPKD, BPS setempat yang relevan pada 1 kabupaten per provinsi

Mengukur, memonitor dan melaporkan perubahan

  • Formulir Penilaian Kinerja
  • Analisa hasil yang dikumpulkan melalui kunjungan lapangan
RELATED ARTICLES

Fintech: Instrumen Kolaboratif Untuk Capai Pembangunan Inklusif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan

JAKARTA  Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)…

PEMOTONGAN DAK "RUGIKAN" DAERAH

Perubahan kebijakan pemerintah pusat kerap terjadi di tengah tahun anggaran berjalan. Seperti terjadi pemotongan Dana…

Kunjungan Pejabat Kedutaan Besar Australia untuk Meninjau Kerjasama Perbaikan Layanan Dasar serta Penguatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Papua

Jayapura (8/9) – Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies selaku Minister Counsellor, Governance & Human…