Implementasi

Proyek & Aktifitas

PROYEK 1

Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan transfer fiskal antar pemerintah dengan fokus kepada  alokasi transfer khusus yang berkaitan dengan layanan dasar. Proyek ini memiliki tujuan utama untuk memastikan unit layanan memiliki kapasitas keuangan yang memadai, pengaturan tata kelola dan sumber daya manusia dalam upaya memberikan layanan yang berkualitas. Oleh karena itu, proyek ini akan berfokus kepada lingkungan lingkungan yang kondusif dan mendukung pelaksanaan layanan dasar yang aksesibel dan berkualitas di tingkat kabupaten, kecamatan, layanan garis depan, serta di tingkat desa.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam reformasi peraturan dan insentif (terutama insentif fiskal) untuk menyelaraskan kembali insentif serta untuk membangun sistem dan prosedur yang sesuai yang dibutuhkan dalam perbaikan pembiayaan dan  dan pengelolaan kinerja unit pelaksana layanan bagi peningkatan kualitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas.

Capaian  Menengah

1: Peningkatan pengaturan transfer Fiskal pada layanan dasar

Kontribusi terhadap  kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia

  • RPJMN 2015-2019; UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan; UU No. 6/2014 tentang Desa; UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah;
  • Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan fiskal antar pemerintah
  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) : Rencana Jangka Menengah (Renstra): Persentase APBD  yang berorientasi pada layanan dasar

Partner

Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Desa, Kemenko PMK, Kementerian Sektoral (Kemen LH, Kemenkes, KemenPU), Pemerintah Daerah

Cakupan Geografis

Nasional, Aceh, Jawa Tengah, NTB, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Papua Barat

Kegiatan Utama

1a.  Analisis Kebijakan berbasis bukti dan Advokasi kepada Pemerintah Pusat tentang Kebijakan Transfer Fiskal

1b.  Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan terkait Transfer Fiskal dan Manajemen Keuangan Publik (PFM)

1c.  Diskusi dan Dukungan untuk Membangun Koalisi untuk Perubahan terkait Kebijakan Transfer Fiskal

1d.  Peningkatan Sistem Informasi Data Keuangan Daerah

Hasil Utama

1a :

  • Tersedianya analisis kebijakan utama sebagai masukan pada catatan akademik dan draf revisi UU33 / 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
  • Tersedianya rekomendasi kebijakan mengenai alokasi DID (peringkat dan formula pemerintah daerah)
  • Dilaksanakannya sistem aplikasi DAK yang berbasis usulan, dan diuji di 5 provinsi
  • Tersedianya Analisis kebijakan dan masukan atas formula DD dan ADD
  • Analisis kebijakan pada kualitas belanja dan dampak transfer fiskal terhadap layanan dasar dan pro kemiskinan
  • Tersedianya analisis kebijakan terhadap strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan (DAK Penugasan, sistem reward dan punishment dalam pelaksanaan SPM)

1b :

  • Terbentuknya dan diujinya strategi komunikasi inovatif
  • Forum diseminasi kebijakan dilaksanakan pada 1 kabupaten per provinsi (7 provinsi)

1c :

  • Terbentuknya koalisi untuk perubahan pada kebijakan transfer fiskal
  • Advokasi rekomendasi kebijakan tentang kebijakan transfer fiskal kepada pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia

1d :

  • Tersedianya masukan teknis untuk desain arsitektur perusahaan atas SIKD
  • Penyiapan catatan kebijakan mengenai rekomendasi arsitektur perusahaan dalam mendukung operasionalisasi SIKD
  • Pengembangan dan pengujian model Dashboard Keuangan Daerah pada 1 kabupaten per provinsi (7 provinsi)
  • Pengembangan sistem dan mekanisme umpan balik data
  • Pengembangan dan operasionalisasi proses bisnis yang terkait dengan transfer fiskal di Kemenkeu
  • Pengembangan istem Kerangka monitoring dan evaluasi atas transfer fiskal khusus  (berfokus pada DAK, DD)

Mengukur, memantau dan melaporkan perubahan

  • Kajian internal KOMPAK atas proses dan perkembangan keterlibatan kebijakan
  • Analisa terhadap cerita-cerita perubahan

 

RELATED ARTICLES

Fintech: Instrumen Kolaboratif Untuk Capai Pembangunan Inklusif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan

JAKARTA  Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)…

DUBES AUSTRALIA PUJI KEMANDIRIAN PEREMPUAN PULAU

Duta Besar Australia untuk perepmuan dan remaja puti, Dr, Sharman Stone, berkunjung ke Pulau Sabutung,…

FINTECH: INSTRUMEN KOLABORATIF UNTUK CAPAI PEMBANGUNAN INKLUSIF, BERKELANJUTAN, DAN BERKEADILAN

JAKARTA (24/5) – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk…