Implementasi

Mitra Kami

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

LATAR BELAKANG

Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA NTB) didirikan pada tahun 2002 oleh sejumlah aktor yang berasal dari instansi pemerintah, swasta dan LSM peduli anak dan bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. LPA NTB memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, Ormas, dan LSM yang bergerak dalam isu perlindungan anak, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.LPA NTB memiliki hubungan koordinasi dengan LPA Indonesia, LPA provinsi seluruh Indonesia, dan LPA kabupaten/kota, yang masing-masing merupakan lembaga otonom.

Berbagai data dan kajian menunjukkan bahwa kepemilikan identitas hukum di NTB sangat rendah. Data dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB menunjukan bahwa kepemilikan akta kelahiran masih berkisar 39,70% dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebesar 1.537.327 orang. Hambatan di NTB, seperti jarak tempuh yang jauh, biaya itsbat nikah yang mahal, persyaratan yang rumit, minimnya pemahaman akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran,serta tingginya angka kawin-cerai dan nikah di bawah umur adalah faktor-faktor utama yang mengakibatkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran.

Data terakhir dari PUSKAPA UI (2013) menunjukkan Jumlah Kelahiran Hidup di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 mencapai 101.027 anak. Jika data tersebut dibandingkan dengan data estimasi jumlah anak di bawah 1 tahun yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran pada tahun 2012, maka cakupan kepemilikan akta kelahiran di Nusa Tenggara Barat pada 2012 adalah sebesar 17%.  Pada tahun berikutnya (2013) angka cakupan tersebut meningkat menjadi 19%.

KEMITRAAN KOMPAK – LPA NTB

Salah satu bidang utama yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah percepatan perluasan layanan dasar  untuk identitas hukum, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, NIK, KK, KTP-el. LPA NTB adalah salah satu mitra strategis KOMPAK dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut di atas.

Sebagai mitra strategis, LPA NTB turut merancang sekaligus melaksanakan program sesuai arah kebijakan program KOMPAK secara nasional. Dalam hal ini, LPA NTB melaksanakan serangkaian kegiatan advokasi pemerintah dan masyarakat dan melakukan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat desa untuk percepatan kepemilikan identitas hukum di wilayah NTB dengan penekanan pada masyarakat miskin di desa, kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga.

Pelibatan masyarakat melalui semangat kearifan lokal adalah kunci keberhasilan untuk mempercepat kepemilikan identitas hukum dan Pencatatan Sipil Statistik Hayati (CRVS) masyarakat di NTB. Untuk itu, LPA NTB memberdayakan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, pendataan, dan advokasi pemerintah dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya dengan aparat desa dan berbagai unsur masyarakat, seperti PKK, kader Posyandu, tokoh agama, adat, pemuda dan penyandang disabilitas, diharapkan akan terwujud persepsi yang sama dalam upaya percepatan kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya. LPA NTB menargetkan agar di akhir program, 90% anak memiliki akta kelahiran dan 65% kepala keluarga yang belum memiliki buku nikah untuk mendapatkan putusan penetapan itsbat nikah dan buku nikah di desa dampingan. Keberhasilan di desa-desa dampingan ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh desa di NTB.

LPA NTB mengadvokasi lahirnya kebijakan lokal, yaitu awiq-awiq/Perdes di tingkat desa dan Perda atau Perbupditingkat kabupaten tentang percepatan kepemilikan dokumen identitas hukum masyarakat. Selain itu, LPA NTB juga mendorong adanya komitmen perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan pelayanan terpadu identitas hukum oleh pemerintah daerah kabupaten.

 

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK