Tentang KOMPAK

Pengaturan Tata Kelola

Pada tingkat tertinggi, KOMPAK diatur oleh Komite Pengarah, suatu mekanisme tata kelola bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang dibentuk secara khusus untuk memberikan persetujuan dan bimbingan strategis. .

Diketuai bersama oleh perwakilan Eselon 1 mitra Kementerian Pemerintah Indonesia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan seorang pejabat senior dari Pemerintah Australia, Komite Pengarah memiliki fungsi berikut:

  • Memberikan arahan strategis;
  • Mendorong harmonisasi dan koordinasi berbagai lembaga lintas sektor;
  • Mendukung dan mengkonfirmasi arah strategis dan strategi pemandu, rencana kerja tahunan dan dokumen strategis KOMPAK lainnya;
  • Meninjau kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan proyek KOMPAK dan;
  • Meninjau dan memberikan arahan untuk penyelesaian persoalan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite Teknis.

Pada tingkat yang lebih rendah, terdapat Komite Teknis yang diketuai oleh perwakilan Eselon 2 Bappenas dan seorang pejabat DFAT. Anggota tetap merupakan Direktur-Direktur Eselon 2 dari Direktorat terkait dan Chief of Program KOMPAK. Komite Teknis juga beranggotakan Kepala Tim Teknis Provinsi untuk memastikan perwakilan yang setara dari Pemerintah Indonesia di tingkat yang lebih rendah (sub-nasional). Keanggotaan dapat diperluas sesuai dengan agenda dan tema kegiatan.

Komite Teknis memberikan saran teknis kepada kemitraan secara teratur dan memiliki fungsi sebagai berikut:

  • Memberikan masukan teknis, pengawasan dan bimbingan kepada KOMPAK selama pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui;
  • Mendorong sinergi di seluruh proyek dan kegiatan KOMPAK dengan program Pemerintah Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah;
  • Memantau dan menganalisis temuan selama pelaksanaan kegiatan dan evaluasi teknis;
  • Mempersiapkan laporan, bahan, dokumen dan rekomendasi untuk Komite Pengarah berdasarkan temuan dari evaluasi teknis dan pemantauan kegiatan KOMPAK;
  • Menyampaikan perkembangan dan capaian kepada kementerian/lembaga terkait dan kepada Komite Pengarah berdasarkan evaluasi serta pemantauan kegiatan KOMPAK.
  • Mendorong pembelajaran dan pertukaran pengetahuan antara pemangku kepentingan;

Tiga Kelompok Kerja Tematis (KKT) tentang Pelayanan Dasar, Tata Kelola Desa, dan Pembangunan Ekonomi memberikan konsultasi teknis dan masukan dalam penyusunan desain, studi, dan evaluasi proyek/kegiatan, serta pelaksanaan kegiatan KOMPAK. KKT juga memberikan rekomendasi kepada Komite Teknis, dimana keanggotaannya diketuai dan difasilitasi oleh Bappenas, berdasarkan agenda atau isu yang akan dibahas.

GoI Partners

KOMPAK mendukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memberikan rekomendasi/advokasi kebijakan berbasis… SELENGKAPNYA

KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tingkat nasional dan… SELENGKAPNYA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

KOMPAK… SELENGKAPNYA

KOMPAK mendukung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko… SELENGKAPNYA

KOMPAK mendukung Bappenas dalam memberikan masukan-masukan untuk pengembangan strategi dan… SELENGKAPNYA