Ruang Informasi

Highlights

SKILL DEVELOPMENT CENTER (SDC): INSTRUMEN KOLABORATIF DALAM MENCIPTAKAN SINERGI YANG KOKOH UNTUK MENGATASI MASALAH KETENAGAKERJAAN

Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan Pemerintah Kota Denpasar, pada tanggal 8 Februari 2018, telah menandatangani Dokumen Kerja Sama Proyek Percontohan Pusat Pengembangan Keahlian atau Skill Development Center Kota Denpasar. Model SDC ini dikembangkan oleh Bappenas sebagai respon terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo untuk merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Proyek percontohan SDC yang juga didukung oleh Pemerintah Australia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), ditujukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang merupakan salah satu tantangan terbesar yang tengah dihadapi Indonesia saat ini.  Tantangan tersebut adalah bagaimana meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan partisipasi angkatan kerja dengan konsep pendekatan kerjasama yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun di daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Dalam tahap awal, Kerjasama Proyek Percontohan SDC ini akan berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang.

SDC adalah sebuah forum komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan tiga unsur ABG sebagai pelaku utama yaitu unsur Academic atau lembaga Diklat (SMK/BLK/BDI/LPK/AKOM/Techno Park/Politeknik/Universitas), unsur Business atau dunia usaha dan industri (KADIN/APINDO), dan unsur Government  atau pemerintah daerah (Disnaker, Disdik, Disperin, serta OPD terkait lainnya). Tiga unsur inilah yang diharapkan dapat berkoordinasi untuk mengatasi masalah utama ketenagakerjaan di daerah yang umumnya menghadapi ‘mismatch antara supply dan demand tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran.

Sebagai informasi, jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2017 adalah sekitar 128,06 juta orang, naik sebesar 2,62 juta orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, penduduk bekerja tercatat sebanyak 121,02 juta orang, naik 2,61 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, meskipun tingkat pengangguran terbuka telah berhasil turun dari 5,61% menjadi 5,50%, jumlah penganggur masih tinggi yaitu sebanyak sekitar 7 juta orang.

Dalam kata sambutannya, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Drs. Pungky Sumadi, MCP, Ph.D. mengatakan bahwa bahwa keberhasilan upaya memperkuat daya saing tenaga kerja memerlukan kerja sama lintas sektor di tingkat pusat dan daerah, dan SDC diharapkan dapat menjadi salah satu jawabannya. “Kementerian PPN/Bappenas memandang SDC sebagai salah satu elemen strategis sebagai sebuah wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang ada, agar dapat berjalan lebih efektif dan fokus pada sasaran peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan potensi dan kebutuhan pihak pengguna pada daerah masing-masing,” jelas Pungky Sumadi.

Model SDC ini merupakan hasil pengembangan konsep yang disepakati pada bulan Juli tahun lalu oleh Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan KADIN Indonesia. Kekuatan SDC terletak kepada kebersamaan semua unsur terkait menciptakan sinergi yang kokoh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di daerah. SDC diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi upaya Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui pendekatan bottom up, dan untuk itu SDC dirancang dapat melaksanakan lima fungsi yaitu: pelatihan, pemagangan, uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan angkatan kerja.

Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bappenas, Mahatmi Saronto, menjelaskan bahwa SDC akan berperan untuk memfasilitasi bagi para siswa yang belum bisa bersaing. Nantinya mereka bisa mendapatkan tambahan keahlian, yang disediakan oleh lembaga lain. “Contoh ada SMK yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian yang melakukan pelatihan sehingga lulusannya berkualitas, nanti SMK lainnya yang tidak berkualitas bisa ke sana, sehingga ketika lulus menerima sertifikasi bisa bekerja, tentu inginnya langsung bekerja tapi kadangkala mereka kurang beruntung sehingga mereka memerlukan tambahan pendidikan,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Bappenas juga akan melaksanakan penandatanganan dokumen kerja sama untuk dua wilayah SDC lainnya yaitu Provinsi Banten dan Kota Surakarta. Sementara itu, dokumen kerja sama untuk wilayah lain yang masih dipersiapkan yaitu Kota Makassar, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Jawa Timur. Dengan  demikian, tahun 2018 ini diharapkan akan ada tujuh wilayah proyek percontohan SDC yang siap beroperasi. Tujuh wilayah ini mempunyai karakteristik dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda, sehingga fleksibilitas dan kemampuan adaptasi SDC diharapkan sudah dapat teruji. Jika proyek percontohan ini berhasil, maka model SDC ini akan diperluas ke wilayah lainnya.