Kumpulan Hasil

Highlights

MERUMUSKAN STRATEGI KOMUNIKASI DEMI PERCEPATAN KEPEMILIKAN IDENTITAS HUKUM

Agustus 11, 2017

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati (PS2H). Di antaranya melalui kebijakan nasional dan investasi anggaran serta standar pemberian layanan PS2H. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menuntut pemerintah untuk bergerak aktif dalam menjangkau dan mempermudah akses masyarakat terkait pemenuhan hak mereka atas pencatatan sipil dan kepemilikan identitas hukum. Di sisi lain, kepemilikan identitas hukum dan pencatatan sipil membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 

KOMPAK berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) di masing-masing kabupaten pada pertengahan Juli 2017. Upaya ini adalah bentuk dukungan KOMPAK kepada pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi dalam upaya mempercepat kepemilikan identitas hukum.  

Andria Heru Cahyono, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pemalang menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan memetakan persoalan dan merumuskan strategi komunikasi yang tepat supaya upaya sosialisasi mampu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum. Oleh karena itu, diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi termasuk panduan sosialisasi bagi kelompok kader dan produksi media informasi seperti poster dan brosur tentang layanan kependudukan. 

Utomo, Kepala Desa Yosorejo, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan menyadari bahwa masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kepemilikan identitas hukum. Mereka baru mengurusnya ketika dibutuhkan, misalnya akta kelahiran anak untuk mendaftar sekolah. Paparan ini muncul dalam diskusi di Kabupaten Pekalongan pada 18 Juli 2017.   

Mu’minah, Ketua Fatayat NU Kabupaten Brebes mengatakan bahwa belum meratanya sosialisasi serta terlambatnya informasi kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus identitas hukum terutama akta kelahiran dan akta kematian. “Pemerintah harus menggiatkan keterlibatan kader-kader masyarakat seperti PKK, Fatayat, Muhammadiyah, karang taruna untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya. 

Diskusi kelompok terarah ini memberi kesempatan kepada peserta untuk menilai program sosialisasi dan materi komunikasi yang sudah disusun oleh disdukcapil setempat. Peserta diskusi pada akhirnya menginginkan materi komunikasi yang lebih visual (memuat lebih banyak gambar) dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Sementara program sosialisasi dapat diintegrasikan dengan program pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.  

“Kami sudah memiliki layanan Jempol Kalih, yaitu layanan jemput data akta kelahiran di sekolah bagi anak usia 0-18 tahun,” jelas Asmuni, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Brebes. Menurutnya layanan ini memudahkan masyarakat dan petugas disdukcapil sendiri karena pelayanan akta kelahiran dilakukan kolektif dan terpusat. “Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi itu penting. Namun harus didukung oleh inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan dukcapil,” terangnya. 

“Kami berterima kasih kepada KOMPAK yang telah memfasilitasi diskusi ini agar kita dapat merumuskan strategi demi mencapai target kepemilikan akta kelahiran sebesar 85% sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat,” tutur Risnoto, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan.    

Sebagai salah satu tindak lanjut dari kegiatan ini, ), KOMPAK bersama Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (Puskapa UI) dan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Brebes akan mengembangkan buku panduan bagi kader masyarakat sesuai rekomendasi di masing-masing wilayah.

RELATED ARTICLES

Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) Integrasi Data Untuk Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik

Februari 21, 2017

“Banyak masyarakat kami tidak mendapatkan manfaat yang jadi hak mereka karena adanya perbedaan antara data…

SELENGKAPNYA

Integrasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus Melalui Aplikasi e-Planning

April 26, 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengembangkan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis perencanaan elektronik (e-planning) sebagai…

SELENGKAPNYA

Rencana Kerja Bersama DJPK dan KOMPAK 2016

Februari 17, 2016

KOMPAK menyelenggarakan lokakarya untuk mengembangkan suatu rencana kerja bersama antara KOMPAK dan Direktorat Jenderal Perimbangan…

SELENGKAPNYA