Ruang Informasi

Highlights

MERUMUSKAN AKSI BERSAMA PKAD TERPADU - EVALUASI PELAKSANAAN PKAD, KUNCI PENTING PERBAIKAN PENGEMBANGAN APARATUR DESA

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes), Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri) didukung oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK mengajak para pelaksana Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Terpadu untuk saling berbagi pengalaman melalui kegiatan Forum Pembelajaran PKAD Terpadu yang diselenggarakan pada 5-6 Juni 2018, di Jakarta.

Melalui forum tersebut, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, mengajak para pelaksanana PKAD Terpadu uji coba di tujuh provinsi untuk memberikan testimoni berkait masalah dan tantangan di masing-masing daerah serta bertukar pikiran mengenai potensi dan peluang pengembangan kapasitas aparatur desa.

“Pertemuan kali ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi menyeluruh,” kata Dr. Nata Irawan, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri pada pidato sambutannya. Uji coba PKAD di tujuh lokasi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat, telah berjalan sejak Mei 2017. Kegiatan tersebut juga mendapatkan apresiasi besar dari para pemangku kepentingan. Meski begitu,
evaluasi terhadap pelaksanannya tetap menjadi sebuah agenda penting.

Evaluasi, lanjut Bapak Nata Irawan, sangat perlu untuk memperbaiki kekeliruan agar kegiatan tersebut berjalan optimal. Persoalan tumpang tindih koordinasi dari pemerintah pusat hingga kabupaten, serta perbaikan tata kelola keuangan masih menjadi kendala utama. Kehadiran perwakilan Pemerintah Australia, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, perwakilan pemerintah daerah, aparatur pemerintahan desa, perwakilan Bank Dunia, dan Mitra Strategis KOMPAK, sangat penting untuk merumuskan strategi Bersama guna memperbaiki tata kelola aparatur desa.

Perbaikan mutu aparatur pemerintahan desa, menurut Michelle Lowe, Counsellor Kedutaan Besar Australia, menjadi faktor penentu pengentasan beragam masalah di desa-desa. “Aparatur desa yang responsif dan inklusif sangat diperlukan untuk menanggapi kebutuhan masyarakatnya,” ujar Michelle Lowe.

Hal itu hanya bisa dilakukan, menurut Ibu Michelle, adalah dengan melakukan pendekatan terpadu antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah desa. Fase uji coba PKAD di tujuh provinsi, menurut Rudy S Prawiradinata, Deputi Menteri Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, telah mendorong pemerintah desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengentaskan ragam masalah di desa, misalnya dengan menjalin kerja sama dengan tenaga medis dan sinergi lainnya.

“Peran pemdes sangatlah penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan pelayanan dasar serta ekonomi desa,” ungkap Bapak Rudy. Menurutnya, serapan anggaran masih sangat lemah di beberapa tempat. Masalah klasik semisal koordinasi dan ketidaktahuan dalam membuat laporan keuangan masih kerap terjadi.

Melalui forum ini, Bapak Rudy mengajak seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaan program PKAD Terpadu berjalan baik untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas aparatur pemerintah desa sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat makin ditingkatkan.