Kumpulan Hasil

Highlights

MENDEKATKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT DENGAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

April 28, 2017

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelayanan dasar merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Di Indonesia, pengelola pelayanan dasar menempatkan titik layanan lini depan mereka di wilayah kecamatan seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan tenaga operator untuk membantu proses pelayanan administrasi kependudukan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling dekat dengan masyarakat, kecamatan dapat berperan penting untuk memastikan warga dapat mengakses pelayanan dasar, sekaligus mendorong pelayanan berkualitas yang terjangkau untuk semua masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Salah satu upaya untuk mendorong penguatan kecamatan sebagai lini depan dalam koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar, KOMPAK telah melakukan lokakarya Pemetaan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten mitra KOMPAK (Pacitan, Trenggalek, Lumajang dan Bondowoso) di Jawa Timur. Tujuan kegiatan lokakarya ini adalah terciptanya peran kecamatan yang optimal dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, professional. Hal ini diharapkan akan mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan terpadu.

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, KOMPAK bekerja sama dengan pemerintah kabupaten mitra KOMPAK di Provinsi Jawa Timur mengadakan Lokakarya Peninjauan Peraturan Bupati Terkait Pelayanan Publik dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke Kecamatan yang berlangsung pada bulan Februari dan Maret 2017. Di setiap lokakarya, peserta diminta mengisi lembar survei penilaian. Hasil survei memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terhadap pelayanan publik dan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. Peserta juga mengatakan bahwa lokakarya ini memberi kesempatan kepada mereka untuk berdialog dengan pihak-pihak terkait. Kabupaten mitra KOMPAK di Provinsi Jawa Timur telah memiliki kebijakan tentang pelimpahan kewenangan bupati kepada camat, yaitu:

  • Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
  • Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
  • Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/325/427.12/2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
  • Peraturan Bupati No. 59 tahun 2016 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bondowoso tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bondowoso

Namun demikian, masih perlu dilakukan identifikasi materi pemetaan implementasi, kendala dan tantangan untuk perbaikan pelayanan dasar di kecamatan serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk revisi terhadap peraturan-peraturan bupati yang ada terkait kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. “Saya menginginkan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini akan dapat dicapai melalui pelimpahan kewenangan yang diperlukan kepada camat.” kata Indartato, Bupati Pacitan, dalam pembukaan Lokakarya Peninjauan Peraturan Bupati Terkait Pelayanan Publik dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke Kecamatan.

Dalam lokakarya tersebut, ditemukan bahwa penyebab utama tidak berjalannya kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat adalah kewenangan yang dilimpahkan tidak rinci dan tidak memiliki target kinerja. Selain itu, kebijakan tersebut disusun tanpa melalui proses partisipatif dan tidak melibatkan pihak pelaksana. Tanpa petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan, serta dukungan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan, pelimpahan kewenangan kepada camat akan terhambat dalam pelaksanaannya. “Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya ada alokasi anggaran dari pusat untuk kecamatan, sehingga camat dapat menyelenggarakan pelayanan umum publik dengan lebih baik lagi.” Kata H. M Budi Sudarmadi, Kepala Sub Bidang Kecamatan Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut atas lokakarya tersebut, Bupati Pacitan telah melibatkan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pelimpahan kewenangan, jenis-jenis kewenangan yang dapat dilimpahkan sudah diidentifikasi dan lebih terukur dan membentuk tim pelayanan publik kecamatan. Kedepannya, akan dilakukan penguatan kapasitas camat dan aparat kecamatan untuk menjalankan kewenangan tersebut serta memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan. Setelah rangkaian lokakarya tersebut di Provinsi Jawa Timur, pada saat ini, Kabupaten Pacitan telah menyusun konsep Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan ke Camat. Sedangkan Kabupaten Trenggalek dan Bondowoso sudah menghasilkan konsep akhir jenis-jenis kewenangan yang akan dilimpahkan kepada camat. Selain lokakarya tersebut, untuk lebih memperkuat peran kecamatan sebagai lini depan pelayanan dasar, KOMPAK juga mendukung forum koordinasi tingkat kecamatan dan mengembangkan kecamatan dashboard.

RELATED ARTICLES
Pemerintah Kecamatan dan Penyedia Layanan Dasar Mencari Solusi untuk Tantangan Pemberian Layanan

Pemerintah Kecamatan dan Penyedia Layanan Dasar Mencari Solusi untuk Tantangan Pemberian Layanan

Juni 16, 2016

Dalam mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh penyedia jasa layanan di Indonesia, KOMPAK bersama…

SELENGKAPNYA

Peluncuran Fase Uji Coba Ruang Desa Di Nusa Tenggara Barat

April 26, 2017

Pengenalan fitur sekaligus melatih para fasilitator dan perangkat desa Kementerian Desa PDTT bersama Pemerintah Australia…

SELENGKAPNYA
Membekali masyarakat dengan buku pegangan teknis untuk infrastruktur yang dipimpin desa

Membekali masyarakat dengan buku pegangan teknis untuk infrastruktur yang dipimpin desa

April 20, 2016

Di bawah Undang-Undang Desa yang baru, transfer fiskal langsung ke desa telah secara signifikan meningkatkan…

SELENGKAPNYA