Kumpulan Hasil

Highlights

MEMBANGUN DARI PINGGIRAN MELALUI FORMULA DANA DESA YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

April 27, 2017

Kebijakan perpajakan dan kebijakan dana transfer ke daerah (termasuk Dana Desa) dipandang sebagai dua kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan. Dana transfer ke daerah terus mengalami kenaikan bahkan pada tahun 2016 nilai dana transfer daerah lebih besar dari anggaran kementerian/ lembaga. Pada tahun 2017, jumlah dana transfer ke daerah termasuk Dana Desa adalah sebesar Rp 764,9 triliun, yang dialokasikan untuk 34 Provinsi dan 508 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, Dana Desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp 20 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 60 triliun di tahun 2017. Namun, besarnya dana transfer ke daerah ternyata belum diikuti oleh penurunan kesenjangan dan kemiskinan antar wilayah.

Untuk mengetahui dampak kebijakan distribusi Dana Desa terhadap ketimpangan fiskal antardaerah dan antardesa serta kaitannya terhadap ketersediaan dana untuk penanggulangan kemiskinan, KOMPAK bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan analisis kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan.

Analisis kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan tersebut menggunakan perspektif keuangan publik dengan mempertimbangkan efisiensi dan keadilan bahwa distribusi Dana Desa yang baik dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (terutama masyarakat miskin dan rentan) tanpa memperburuk kondisi lainnya. Dengan menggunakan perspektif keadilan yang merata, distribusi Dana Desa semestinya dilakukan dengan mempertimbangkan luas dan jumlah penduduk serta kebutuhan masingmasing desa sesuai amanat UU Desa.

Temuan utama dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan distribusi Dana Desa yang diterapkan saat ini (kebijakan pengalokasian Dana Desa 90% sebagai Alokasi Dasar dan 10% sebagai alokasi formula) justru telah mempertajam ketimpangan karena mengabaikan keberagaman kebutuhan dalam peningkatan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan di desa. Pertimbangan keberagaman antar daerah dan antar desa dalam formula alokasi hanya berbobot 10%. Padahal, satu kabupaten dapat memiliki variasi jumlah desa puluhan maupun ratusan.

Dengan proporsi Alokasi Dasar Dana Desa sebesar 90%, penentuan jumlah dana didasarkan pada jumlah desa tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk (termasuk variasi jumlah penduduk miskin) yang dilayani. Proporsi tersebut mengakibatkan ketimpangan Dana Desa per kapita yang tajam antara desa dengan jumlah penduduk miskin terbesar dan desa dengan jumlah penduduk miskin/sangat miskin terkecil. Berdasarkan simulasi cepat menggunakan data Dana Desa tahun 2017, rekomendasi proporsi alokasi dasar diusulkan menjadi 65%. Sedangkan Formula Alokasi Dana Desa sebaiknya mempertimbangkan variabel yang terkait dengan upaya keadilan dan pengentasan kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan kesulitan geografis, dengan memberikan bobot yang tepat.

Selain hasil analisis kebijakan “Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan”, KOMPAK juga menerbitkan catatan kebijakan “Perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Jumlah Minimum Alokasi Dana Desa” yang menunjukkan bahwa daerah yang tidak dapat memenuhi Alokasi Dana Desa mungkin memiliki hambatan kapasitas fiskal yang serius.

Pada saat evaluasi dilakukan pada bulan Juni 2015 ditemukan bahwa 84% Dana Desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya sebesar 6,5%. Sisanya untuk kegiatan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Terdapat kasus di mana pilihan prasarana fisik yang dibangun menggunakan Dana Desa berdampak minim terhadap pengembangan ekonomi desa dan penanggulangan kemiskinan, seperti pembuatan gapura, kantor, atau pagar desa.

Penyebab kemiskinan mencakup tidak hanya faktor ekonomi namun juga keterbatasan akses pelayanan dasar. Di sini menjadi penting bahwa Dana Desa juga digunakan untuk kegiatan peningkatan ketersediaan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, selain pembangunan sarana dan prasarana fisik.

Dialog Kebijakan Dengan Rekomendasi Berbasis Bukti

KOMPAK, bekerja sama dengan akademisi dan mitra pembangunan, memfasilitasi dialog kebijakan peninjauan kembali distribusi Dana Desa menggunakan rekomendasi berbasis bukti (evidence based). Kegiatan ini diselenggarakan bersama Bappenas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi paparan KOMPAK, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad Muqowam mengatakan, “Saya setuju bahwa formula distribusi Dana Desa harus diubah. Kita harus melihat kembali UU Desa, bahwa distribusi Dana Desa berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemiskinan dan kesulitan geografis. Oleh karena itu, kita harus menyusun formula baru yang berimbang.” “Pada tahun 2015, kami menerima kajian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai potensi korupsi dan masukan bahwa formula distribusi Dana Desa harus diubah karena tidak mencerminkan keadilan.” kata Ahmad Erani Yustika, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Selain itu kita juga perlu menjaga tujuan utama UU Desa dalam pemberdayaan desa. Banyak program yang ditetapkan di musyawarah desa tidak disetujui oleh camat karena tidak sejalan dengan program kecamatan dan kabupaten. Harus ada pembagian peran yang jelas tanpa mengambil kewenangan desa.”

Menutup dialog tersebut, Deputi Menteri Bappenas Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Rahma Iryanti mengatakan, “Penggunaan Dana Desa yang ideal adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Dana Desa sebaiknya digunakan untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat sehingga ketimpangan bisa berkurang. Kami sepakat untuk membuat perubahan distribusi Dana Desa yang komposisinya berkeadilan dan memberikan perubahan positif.”

Selain menyelenggarakan dialog kebijakan, KOMPAK juga memberikan bantuan teknis untuk menyusun perangkat regulasi distribusi Dana Desa dari kabupaten ke desa, pengelolaan Dana Desa, dan regulasi Alokasi Dana Desa. Terkait hal tersebut, KOMPAK telah menyelenggarakan coaching clinic pengelolaan keuangan desa yang mencakup peraturan serta kebijakan umum pengelolaan keuangan desa serta prioritas penggunaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk ketentuan perpajakan. Coaching Clinic tersebut dilakukan di beberapa kabupaten di Provinsi NTB dan Provinsi Jawa Timur. Sebagai hasilnya, saat ini Kabupaten Lumajang, Lombok Utara dan Lombok Timur telah menetapkan peraturan bupati mengenai pengelolaan keuangan desa yang akan digunakan sebagai acuan implementasi.

RELATED ARTICLES

LOKAKARYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER FISKAL TERTENTU

Desember 12, 2016

Bima (21/12) – Jumlah alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi telah mengalami peningkatan.…

SELENGKAPNYA
Pembahasan Rencana Kerja untuk Program KOMPAK dengan Bappenas

Pembahasan Rencana Kerja untuk Program KOMPAK dengan Bappenas

Oktober 16, 2015

Bappenas bertemu dengan DFAT,KOMPAK, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk membahas program KOMPAK dan…

SELENGKAPNYA

Kemendesa PDTT dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Meluncurkan Aplikasi Telepon Pintar Untuk Pembangunan Desa

Februari 01, 2017

Jakarta, 18 Januari 2017 – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Eko…

SELENGKAPNYA