Ruang Informasi

Highlights

KOMITE PENGARAH MENANDATANGANI PERPANJANGAN KEMITRAAN AUSTRALIA-INDONESIA MELALUI KOMPAK

Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Komite Pengarah KOMPAK dan Pemerintah Australia telah menandatangani Exchange of Letter di bawah perjanjian Subsidiary Arrangement (SA) tentang Kemitraan Australia-Indonesia melalui KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 yang lalu.

SA ini menguraikan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam melaksanakan Program KOMPAK yang membantu program Pemerintah Indonesia terkait upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, perbaikan tata kelola desa serta perluasan peluang ekonomi (non pertanian) bagi masyarakat miskin dan rentan. Melalui perpanjangan ini, program KOMPAK akan dilaksanakan selama empat tahun kedepan yaitu hingga 30 Juni 2022.

Pertemuan Komite Pengarah tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah RI (Eselon 1 dan 2) dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain menandatangani perpanjangan Perjanjian Kerjasama Kemitraan melalui KOMPAK, sesi pertemuan juga membahas hasil-hasil baik yang telah dicapai oleh KOMPAK selama ini serta gambaran desain KOMPAK ke depan.

Dalam kata sambutannya, Minister Counsellor Kedutaan Australia, Ibu Fleur Davies mengatakan, “Saya sangat senang bahwa melalui KOMPAK, Pemerintah Australia dapat bermitra dengan lima Kementerian dan tujuh pemerintah provinsi untuk mencapai sasaran akhir kita bersama. Kami tetap berkomitmen untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah disepakati yang sejalan dengan rencana jangka panjang Pemerintah Indonesia untuk menurunkan kemiskinan melalui perbaikan-perbaikan dalam pemberian layanan dasar dan penciptaan lebih banyak kesempatan kerja untuk orang miskin; misalnya untuk penguatan Dana Transfer Daerah sehubungan dengan penyediaan layanan dasar dan untuk pembangunan kapasitas badan pemerintahan lokal yang menargetkan perbaikan-perbaikan bagi masyarakat miskin dan rentan.”

“Kami harap ke depannya, praktik-praktik baik ini akan terlembagakan ke dalam program/kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kita bisa sama-sama berusaha untuk memberikan dampak yang lebih besar untuk hasil pembangunan bagi masyarakat miskin dan rentan ,” tambahnya.

Setelah itu, Deputi Menteri Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bapak Pungky Sumadi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Australia melalui program KOMPAK, serta kerjasama baik yang telah berjalan antara mitra K/L dengan KOMPAK, juga untuk capaian-capaian kerja yang dihasilkan KOMPAK.

“Banyak hasil-hasil baik yang telah dicapai oleh KOMPAK, termasuk misalnya inovasi-inovasi dalam percepatan kepemilikan identitas hukum, perbaikan tata kelola untuk peningkatan pelayanan di unit pelayanan (seperti Kantor Camat dan Puskesmas), masukan kebijakan untuk formula pengalokasian dana desa, penguatan kapasitas aparat desa untuk mendukung implementasi UU Desa, percepatan penyusunan SKKNI, juga termasuk dukungan KOMPAK dalam pengembangan tools perencanaan dan penganggaran yang pro poor dengan adanya launching SEPAKAT di awal bulan Mei ini,” kata Bapak Pungky Sumadi. 

Dalam pertemuan tersebut, Komite Pengarah juga membahas keanggotaan Komite Pengarah dan Komite Teknis.. Bapak Subandi dari Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas akan menjadi anggota Komite Pengarah KOMPAK untuk memberikan arahan mengenai pelayanan dasar, seperti aspek pendidikan, kesehatan, gizi, dan identitas hukum. Sementara itu, Ketua Komite Teknis akan beralih dari Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Bappenas.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan simak video kegiatan penandatanganan berikut ini.