Berita Terkini

Highlights

KOLABORASI MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT PESISIR DAN PEDALAMAN

Pemerintah Australia melalui program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung program pengentasan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. KOMPAK memfokuskan kegiatannya pada: peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum; penguatan tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat di dalamnya, serta pembangunan berbasis masyarakat; dan pengembangan peluang-peluang ekonomi produktif terutama di sektor non-pertanian.

Pada bulan Juni 2017, KOMPAK melaksanakan kunjungan lapangan bersama mitra pemerintah untuk meninjau capaian program, mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran, mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan serta mengidentifikasi hasil dan perubahan. Misi ini difokuskan pada bidang peningkatan akses, kualitas dan penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan identitas hukum.  Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Membuka Akses Pelayanan Dasar Melalui Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target nasional kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak yakni 75 persen pada tahun 2015, 77,5 persen (2016), 80 persen (2018) dan 85 persen (2019). Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran yang merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. 

Tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Utara (KLU), angka kepemilikan akta kelahiran baru mencapai 61,78% pada tahun 2016. Untuk mengatasi permasalahan ini, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar telah meluncurkan program JARING PEKAT (Penjaringan Akta Kelahiran melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat).

Program percepatan kepemilikan akta kelahiran ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat yang diterbitkan pada bulan Maret 2017. KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) mendukung penyusunan peraturan bupati tersebut melalui penyelenggaraan diskusi dan konsultasi publik.

“Lombok Utara memiliki kekayaan alam luar biasa yang harus dikelola demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan pemimpin masa depan,” kata Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar. “Maka kepemilikan akta kelahiran menjadi penting karena akan membuka akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” tambahnya.

JARING PEKAT merupakan kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan (puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, bidan), pendidikan (sekolah) dan masyarakat (lembaga kemasyarakatan, adat dan agama) untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akta kelahiran.

Keseriusan KLU dalam melakukan percepatan kepemilikan akta kelahiran ini terbukti dengan keberhasilan KLU dalam mencapai 84% kepemilikan akta kelahiran per Mei 2017, angka ini merupakan pencapaian tertinggi di Provinsi NTB.

“Banyak terobosan dan program unggulan KLU yang turut didukung KOMPAK, telah dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Komitmen daerah memegang kunci di sini.” sambut Mahatmi Parwitasari Saronto, Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Bappenas ketika melakukan kunjungan ke KLU.

Program ini juga mendapat dukungan baik dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), unit-unit pelayanan dasar, kecamatan, desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama dan adat. Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung misalnya, menyediakan layanan akta kelahiran bagi bayi baru lahir. Mereka menyediakan bank nama bagi orang tua yang belum mempersiapkan nama bagi anak mereka. Akta kelahiran pun dapat langsung diberikan sebelum ibu dan bayinya kembali ke rumah. Kemudahan serupa juga tersedia di pusat layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas.

Kariadi, Kepala Desa Loloan, Kecamatan Bayan mengatakan rendahnya kepemilikan akta kelahiran salah satunya disebabkan banyaknya pernikahan yang tidak didaftarkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil). Menurutnya akta kelahiran dapat diurus jika negara mengakui pernikahan orang tua mereka. “Masyarakat belum memahami pentingnya kepemilikan identitas hukum, disamping waktu dan biaya yang harus dikeluarkan jika mengurus surat nikah dan akta kelahiran di kantor disdukcapil,” imbuhnya.

Selain itu, Program Pemenuhan Identitas Hukum Masyarakat Berbasis Desa Melalui Revitalisasi Kearifan Lokal juga dilaksanakan di KLU oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB sebagai mitra KOMPAK. Program yang telah berjalan sejak Juli 2016 ini dilaksanakan di Desa Loloan, Sambik Elen, Bayan, Anyar dan Akar-Akar di Kecamatan Bayan. Kegiatan percepatan kepemilikan identitas hukum ini dilaksanakan melalui sangkep (musyawarah) desa, pembentukan kelompok kerja identitas hukum, pengumpulan dokumen persyaratan, pelayanan keliling, pelayanan terpadu itsbat nikah, serta peningkatan kapasitas remaja untuk Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Pada bulan November 2016, Desa Loloan mengadakan sidang itsbat nikah untuk 27 pasangan dengan pembiayaan swadaya dari masyarakat. Setelah menyadari pentingnya identitas hukum, masyarakat menyuarakan pendapat mereka mengenai pentingnya penganggaran itsbat nikah bagi masyarakat yang tidak mampu. Pendapat ini didukung oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya.

“Tahun 2017 ini kami menganggarkan Rp 37 juta dalam APBDes untuk membiayai 50 pasangan melakukan sidang itsbat nikah. Dana ini didapatkan dari Dana Desa.” terang Kariadi.

Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Kepulauan.

Percepatan kepemilikan akta kelahiran juga menjadi salah satu program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Komitmen ini diwujudkan dalam Deklarasi Gerakan Bebas Tuntas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 17 Mei 2017. Gerakan ini lahir dari diskusi pemerintah daerah bersama KOMPAK karena kepemilikan identitas hukum menjadi salah satu fokus program KOMPAK di Sulawesi Selatan. Gerakan ini memberi prioritas pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, khususnya mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.

Terobosan pertama gerakan ini adalah dengan melaksanakan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan dan Sidang Itsbat Terpadu di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara pada 6 Juni 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep dan Pemerintah Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara berkolaborasi mewujudkan pelayanan pemberian identitas hukum terutama Surat Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Syamsuria Syam, Camat Liukang Tuppabiring Utara mengatakan bahwa pelayanan ini mampu mendorong percepatan kepemilikan identitas hukum di wilayahnya. “Jumlah penduduk Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara mencapai 11.564 jiwa. Ini berdasarkan data BPS tahun 2015. Dari jumlah itu baru 30 persen warga yang memiliki akta kelahiran,” terangnya. Menurutnya, rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya kepemilikan identitas hukum, jauhnya akses ke kabupaten, serta belum lengkapnya persyaratan menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kepemilikan akta kelahiran.

Dalam pelayanan terpadu ini, dinas dukcapil dan pengadilan agama melakukan perekaman data KTP elektronik bagi 50 orang termasuk kelompok disabel serta sidang itsbat bagi 10 pasangan suami-istri. Pelayanan ini diikuti dengan penyuluhan pentingnya kepemilikan identitas hukum. “Identitas hukum adalah hak setiap warga negara dan menjadi dasar bagi mereka untuk mengakses layanan pemerintah lainnya,” imbuh Syamsuria. Irik (41) salah seorang penyandang tuna netra asal Desa Mattiro Baji menyadari pentingnya kepemilikan identitas hukum. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini sebelumnya mendapat informasi tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum dari kader YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi Selatan, salah satu mitra strategis KOMPAK. “Saya jadi tahu kalau saya punya KTP, saya bisa ikut kursus menjahit dan bisa dapat bantuan dari pemerintah,” terangnya.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A. Hamid mengatakan bahwa program KOMPAK mendukung strategi dan rencana kerja pemerintah daerah khususnya dalam mendorong kepemilikan identitas hukum. “Pendataan dan kepemilikan identitas hukum sangat penting supaya program kerja pemerintah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran,” jelasnya. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Pangkep tampak dalam upaya mereplikasi program kepemilikan identitas hukum ke seluruh 13 kecamatan di kabupaten ini. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan target minimal 60% warga Kabupaten Pangkep memiliki akta kelahiran.

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas, Aryawan Soetiarso Poetro mengapresiasi langkah pemerintah daerah Kabupaten Pangkep untuk mereplikasi program percepatan kepemilikan identitas hukum khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Namun hal ini perlu didukung oleh kerjasama lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. “Pelayanan administrasi kependudukan yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara adalah sebuah keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, KOMPAK maupun masyarakat. Pola ini perlu dikembangkan dan didukung oleh para pemangku kepentingan di wilayah-wilayah lain,” imbuhnya.