Kumpulan Hasil

Highlights

INOVASI MEWUJUDKAN MIMPI

September 12, 2017

Membangun Kecamatan Sigap dan Cakap Dalam Memberikan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat

Hasil studi penelitian KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) bersama dengan Yayasan AKATIGA dan RTI International yang bertajuk Meningkatkan Pelayanan Dasar Lini Depan, Menggagas Penguatan Peran Kecamatan dan Unit Layanan di Kecamatan (April 2017), memaparkan bahwa penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan pemberdayaan warga, koordinasi dengan warga dan koordinasi intersektoral membutuhkan peran dari kecamatan. Pemerintah perlu memperkuat peran kecamatan dalam upaya mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan pembinaan pada kegiatan pemerintahan desa.

Pemerintah Australia melalui program KOMPAK mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengembangkan modul Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Camat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi camat dalam melaksanakan kewenangannya dalam penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dasar dan ekonomi produktif. Kemendagri bersama KOMPAK telah melaksanakan uji coba modul ini di Semarang dan Yogyakarta pada April 2017 yang diikuti oleh 31 camat dari wilayah kerja program KOMPAK. Uji coba ini mengajak peserta untuk belajar kepemimpinan transformatif yang inklusif dan peka jender, memahami akuntabilitas sosial, mekanisme inovatif dalam menyelesaikan persoalan serta kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.

Menyadari pentingnya modul Bimtek Peningkatan Kapasitas Camat Untuk Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk mereplikasi modul bimtek tersebut dengan pembiayaan melalui APBD Provinsi. Modul tersebut kemudian diterapkan pada pelatihan peningkatan kapasitas sekretaris kecamatan (sekcam) di Surabaya pada 8-18 Mei 2017.

Pelatihan bimtek ini diikuti oleh 90 sekcam se-Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk menguatkan kapasitas aparatur kecamatan dan mendorong inovasi dalam pemberian pelayanan dasar. Penggagas kegiatan ini adalah Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (APOD) bersama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. KOMPAK dalam hal ini turut memberikan dukungan dalam menyusun substansi modul pelatihan serta mengirimkan fasilitator yang tergabung dalam tim pengembang modul kecamatan.

Kepala Bagian Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur, Mardiana mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri sudah menganggarkan pelaksanaan bimbingan teknis sekretaris kecamatan ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro APOD serta Badan Pendidikan dan Latihan  tahun anggaran 2017 dan rencananya tahun 2018.

“Hal ini kami lakukan agar kegiatan bimtek ini dapat berjalan dan diintegrasikan dengan pemantauan (monitoring dan evaluasi) sehingga kemajuan pengembangan kapasitas aparatur kecamatan dapat berjalan berkesinambungan. Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, para aparatur kecamatan perlu mendapat penguatan kapasitas.” jelas Mardiana lagi.

Selain mengintegrasikan pelatihan dengan monitoring dan evaluasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana mensosialisasikan modul pelatihan camat ini kepada kabupaten/kota, melaksanakan penilaian kinerja aparatur kecamatan serta mendorong inovasi yang telah dikembangkan kecamatan agar dapat dikembangkan di daerah lainnya.

 “Aparatur kecamatan di Provinsi Jawa Timur membutuhkan pedoman dan penguatan khususnya dalam merespon pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” terangnya.

“Aparatur kecamatan memiliki tugas melakukan perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin mengajak para sekretaris kecamatan untuk berpikir out of the box dalam menjawab tantangan pemenuhan pelayanan dasar,” terang Mardiana. Menurutnya modul peningkatan kapasitas camat yang dikembangkan Kemendagri bersama KOMPAK mampu mengakomodasi penguatan kewenangan kepada kecamatan disamping memberi perspektif baru kepada unit pelayanan dasar lini depan.

Perspektif baru yang diberikan modul ini antara lain; kepemimpinan camat sigap dan cakap, pengembangan ekonomi produktif, pelayanan dasar, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat berbasis hak dan merencanakan inovasi. Modul ini melengkapi materi bimbingan teknis (bimtek) kecamatan yang disusun pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Fokus materi bimtek kecamatan sendiri meliputi; tata kelola pemerintahan kecamatan, mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan penganggaran pembangunan, penguatan pelayanan dasar tingkat kecamatan serta kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Salah satu tujuan pelatihan ini adalah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan modul pemerintah provinsi dengan modul yang dikembangkan oleh KOMPAK,” imbuh Mardiana. Integrasi ini dibangun melalui replikasi uji coba modul peningkatan kapasitas camat yang sudah dilakukan Kemendagri bersama KOMPAK.

“Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini perlu diapresiasi, didukung dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya,” terang Arry Chandra Kurnia, salah seorang anggota tim pengembang modul peningkatan kapasitas camat. Menurutnya substansi modul peningkatan kapasitas ini dapat memberi kontribusi pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dasar serta pengentasan kemiskinan jika ditatapkan dengan realitas di masing-masing daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil inisiatif ini sekaligus untuk menyediakan wahana bagi para sekretaris camat untuk berbagi pengalaman dan gagasan mengingat keberagaman karakter wilayah kecamatan di provinsi ini.

“Materi pelatihan ini membuka wawasan kami bahwa inovasi atau terobosan sekecil apapun khususnya pada bidang pelayanan dasar akan berdampak pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera,” terang Muryani, Sekretaris Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Muryani mengatakan bahwa tantangan kecamatan semakin kompleks seiring kebijakan pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat. Sementara di sisi lain kecamatan memiliki tugas pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan kawasan pedesaan, terlebih setelah desa memperoleh Dana Desa (DD). “Peningkatan kapasitas kecamatan menjadi mutlak untuk dilakukan. Supaya tugas pokok dan fungsi kecamatan berjalan baik dalam bidang tata pemerintahan umum maupun sebagai unit pelayanan lini depan,” tuturnya. Dirinya mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para sekretaris kecamatan.

Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah bersama BPSDM memilih bentuk replikasi karena melihat hasil positif dari proposal inovasi yang dikembangkan peserta uji coba modul peningkatan kapasitas camat sebelumnya. Salah satunya adalah inovasi pemenuhan pelayanan dasar bidang identitas hukum bagi penyandang disabilitas yang dikembangkan Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Replikasi ini adalah bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi perubahan tantangan, paradigma dan regulasi tata pemerintahan daerah.

RELATED ARTICLES
Kegiatan KOMPAK di Media Sosial – Lokakarya tentang Peningkatan Kapasitas di Kecamatan

Kegiatan KOMPAK di Media Sosial – Lokakarya tentang Peningkatan Kapasitas di Kecamatan

September 30, 2016

Kegiatan KOMPAK bersama dengan Pemerintah Nusa Tenggara Barat ditampilkan pada akun Instagram Pemprov_NTB pada tanggal…

SELENGKAPNYA
Berita Terbaru tentang Proses Integrasi P3BM dan SIMPADU-PK

Berita Terbaru tentang Proses Integrasi P3BM dan SIMPADU-PK

Juli 26, 2016

Pada tanggal 19 Juli 2016, Bappenas dan KOMPAK menyelenggarakan lokakarya untuk mengevaluasi proses uji coba…

SELENGKAPNYA

TRATA: Edukasi Pencegahan Korupsi yang Mudah, Praktis dan Menyenangkan

September 12, 2017

Meningkatnya alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah,sudah seharusnya diikuti dengan sistem tata kelola desa yang…

SELENGKAPNYA