Berita Terkini

Highlights

FORUM KEPERANTARAAN: MENUJU KEMISKINAN SATU DIGIT

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi satu digit. Diantaranya melalui upaya dengan menciptakan sinergi antara program-program kemiskinan, memberikan jaminan sosial secara merata kepada seluruh masyarakat, menyalurkan bantuan sosial dengan selektif kepada yang membutuhkan, pemberdayaan ekonomi, memberikan kewenangan dan dukungan pembiayaan yang besar ke tingkat desa, dan langkah-langkah strategis lain yang bertujuan untuk menekan tingkat kemiskinan hingga serendah mungkin.

Dalam pemberdayaan ekonomi salah satu tantangan dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut adalah belum bertemunya potensi ekonomi di daerah yang relatif miskin di Indonesia dengan para pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengembangkan dan memasarkan potensi tersebut. Untuk menjembatani gap tersebut, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh Pemerintah Australia melalui KOMPAK, menginisiasi Forum Keperantaraan dengan agenda utama untuk mengajak pelaku bisnis menjajaki kolaborasi dengan beberapa kabupaten yang berkomitmen tinggi untuk bersama-sama mengangkat potensi wilayah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakatnya.

Pendekatan KOMPAK dalam keperantaraan pasar menjadi salah satu model yang dapat diintegrasikan bersama dengan Bappenas. Ujicoba yang telah dilakukan selama setahun terakhir menunjukkan bahwa kolaborasi berbagai pihak dilengkapi dengan insentif yang jelas dapat menjadi solusi untuk mengembangkan usaha mikro lokal. Melalui forum ini diharakan akan dapat mengangkat praktik-praktik baik keperantaraan pasar ke tingkat nasional, menciptakan kesamaan persepsi, dan mendapatkan masukan bagi model kolaborasi untuk keperantaraan pasar untuk diimplementasikan.

Forum yang dilaksanakan di Jakarta selama dua hari (30-31 Mei 2018) ini, menghadirkan sekitar 36 pelaku usaha dari berbagai bidang dan 9 perwakilan kabupaten.

“Forum Keperantaraan ini merupakan salah satu wujud pemberdayaan melalui kolaborasi seluruh pihak dan sebagai langkah maju dari upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sehingga diharapkan kemandirian masyarakat benar-benar dapat diwujudkan dan kemiskinan secara signifikan dapat diturunkan,” jelas Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati dalam kata sambutannya ketika membuka kegiatan.

Dalam paparannya, ibu Vivi juga menjelaskan peluang sekaligus tantangan besar yang relevan dengan langkah berikutnya adalah optimalisasi besarnya potensi pertanian dan perkebunan di Indonesia yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat miskin. Beliau menambahkan bahwa seiring dengan makin maraknya bisnis rintisan (start-ups) dan wirausaha social yang berbasis teknologi, mereka harus mulai diperhitungkan sebagai pemangku kepentingan ekonomi untuk dilibatkan dalam program-program pengentasan kemiskinan. Forum ini berhasil menghasilkan rencana aksi kolaborasi di sembilan Kabupaten yang akan ditindaklanjuti bersama.