Kumpulan Hasil

Highlights

DATA TERPADU UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN: LOKAKARYA SINERGITAS LINTAS PIHAK PROGRAM GERTAK KABUPATEN TRENGGALEK

April 28, 2017

Pada 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 28 juta atau 10,96 persen dari penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin. Dari jumlah tersebut 4,7 juta orang di antaranya tinggal di Provinsi Jawa Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 7-8 persen pada tahun 2019. Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. TKPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Asisten Ketua Kelompok Kerja Kebijakan, TNP2K, Ardi Adji, mengatakan bahwa kemiskinan berdampak pada terjadinya ketimpangan sosial. “Ketimpangan ini terjadi sejak awal kehidupan mereka dalam hal mendapatkan akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi,” Ardi menerangkan. Ketimpangan ini selanjutanya berdampak pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, akses pada sumber ekonomi serta kemampuan untuk memperoleh perlindungan melalui sistem jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 lalu telah meluncurkan Gerakan Tengok ke Bawah Kemiskinan (GERTAK) sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. GERTAK mengajak masyarakat yang mengaku miskin untuk melihat ke bawah, apakah dirinya memang miskin ataukah masih banyak sanak saudaranya yang lebih miskin. Program GERTAK diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan bantuan yang tepat sasaran. “Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek karena berdampak pada akses ke pelayanan dasar masyarakat,” jelas Sugeng Widodo, Asisten 1 Sekretariat Daerah (Setda) Trenggalek. GERTAK mendasarkan diri pada pendataan masyarakat miskin di tingkat desa dan mengkategorikan definisi masyarakat miskin secara mandiri. Penentuan masyarakat miskin melalui musyawarah desa (Musdes) membantu pemerintah untuk menetapkan kelompok sasaran yang memang tepat untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan pemberdayaan. KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) adalah sebuah program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. Guna mendukung pelaksanaan GERTAK, KOMPAK bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek, untuk menyelenggarakan Lokakarya Sinergitas Lintas Pihak Program GERTAK pada bulan Maret 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan konsep GERTAK dalam strategi penanggulangan kemiskinan, menyusunan Golden Standard dan menguatkan sistem dan prosedur Pendataan Kemiskinan Kabupaten dengan pemanfaatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).

Lokakarya ini diikuti oleh TNP2K, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), BPS, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Keuangan Daerah, Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan dan kelurahan/desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah awal untuk menyusun data terpadu berbasis hasil Musdes. “Data terpadu akan memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat,” tuturnya. Menurutnya, keterpaduan data antara pemerintah pusat dan daerah akan mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. “Kami saat ini sedang memadukan 308.006 data BPJS dan PBDT (Pemutahiran Berbasis Data Terpadu) untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS),” tambahnya.

Keterpaduan data masyarakat miskin akan memudahkan unit-unit pelayanan lini depan pemerintah. Joko Santoso, perwakilan kelompok masyarakat sipil Jimat, Kecamatan Durenan, berharap data yang valid berbasis musyawarah dapat membantu aparat desa untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapat bantuan pemerintah. “Semoga tidak ada lagi raskin (beras miskin) atau bantuan yang dibagi rata hanya karena aparat desa tidak memiliki data akurat untuk jumlah masyarakat miskin di wilayahnya,” harap Joko Santoso. Melalui survei penilaian di akhir lokakarya, peserta mengakui bahwa mereka memiliki pengetahuan lebih baik tentang program GERTAK dan puas dengan lokakarya ini. Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan menindaklanjuti masukan peserta dengan berencana menyelenggarakan lokakarya lanjutan guna menyusun golden standard kemiskinan, literasi dan validasi data dari dinas terkait untuk diintegrasikan dalam PBDT. “GERTAK membutuhkan sinergitas antar dinas dan satuan kerja di bawah pemerintah daerah selain keterpaduan data,” jelas Sugeng Widodo. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Wakil Bupati Trenggalek selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan dan Kerentanan (TPKK).

RELATED ARTICLES
Pejabat Kedutaan Besar Australia Mengunjungi Kegiatan-kegiatan KOMPAK di Papua

Pejabat Kedutaan Besar Australia Mengunjungi Kegiatan-kegiatan KOMPAK di Papua

September 15, 2016

Jayapura (8/9)–Pejabat Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies, sebagai Penasihat Menteri untuk Tata Kelola Pemerintahan &…

SELENGKAPNYA

Universitas Membangun Desa (UMD) KOMPAK Mengantar Desa Menuju Kemandirian

April 27, 2017

Pagi itu, sejumlah perangkat desa tengah bersiap untuk melaksanakan rapat koordinasi di Balai Desa Glingseran,…

SELENGKAPNYA
Pemerintah Kecamatan dan Penyedia Layanan Dasar Mencari Solusi untuk Tantangan Pemberian Layanan

Pemerintah Kecamatan dan Penyedia Layanan Dasar Mencari Solusi untuk Tantangan Pemberian Layanan

Juni 16, 2016

Dalam mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh penyedia jasa layanan di Indonesia, KOMPAK bersama…

SELENGKAPNYA